REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar (Kiai Miftach) menilai organisasi Nahdlatul Ulama perlu membangun strategi 5G untuk memaksimalkan kontribusi yang diberikan dalam mencapai arah pembangunan nasional.
Dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2025 di Jakarta, Rabu, Kiai Miftach mengatakan bahwa strategi 5G ini penting untuk merekontekstualisasi pemikiran pendahulu dalam bingkai trilogi ukhuwah, karena merupakan hasil refleksi penyeimbang revolusi Industri 5.0 yang sedang berlangsung saat ini.
Adapun 5G yang dimaksud adalah grand idea (visi misi NU untuk memperkuat semangat khidmah NU), grand design (program kerja yang terukur di semua tingkatan), grand strategy (penyebaran invasi yang direncanakan dan dikelola pada kader dan ruang di negara), grand control (garis komando organisatoris), dan grand sami'na wa atha'na.
"Ini penting untuk mengawasi jangan sampai program yang sudah kita sampaikan di semua tingkatan tergerogoti kepentingan sementara," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Miftach juga meminta agar Munas dan Konbes NU bukan sekadar menghasilkan aturan Undang-Undang, tetapi juga perlu kepatutan dan etika dalam pembahasannya bahkan sekaligus bermanfaat untuk kepentingan bidang ekonomi.
"Mungkin sudah waktunya ada kriteria batasan Ahlul Halli wal Aqdi untuk bisa memperoleh pimpinan puncak dan membawa NU yang membuat muassis bahagia," katanya.
Munas dan Konbes NU 2025 yang digelar 5-7 Februari di Jakarta itu diikuti oleh 450 peserta yang terdiri atas unsur mustasyar, syuriyah, tanfidiziyah, a'wan PBNU, lembaga dan banom tingkat pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta para kiai pesantren.
Setidaknya ada tiga kategori pembahasan dalam Munas Alim Ulama yang berkaitan dengan pembahasan masalah-masalah keagamaan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan).
Turut hadir dalam pembukaan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono, Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.
Juga hadir tamu luar negeri, Imam Yahya Palavicini dari Italia, dan Charles Holland Tylor dari Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika