REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkesan mengulur waktu untuk berunding membicarakan tahap kedua gencatan senjata Hamas Palestina dengan pihak Israel. Netanyahu yang kini dibelit sejumlah kasus hukum masih terus diintervensi koalisi sayap kanan Israel, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang lebih bernafsu wujudkan pertumpahan darah di Gaza ketimbang gencatan senjata.
Dalam kebimbangan Israel menentukan langkah, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada Ahad (2/2) menyerukan kepada Israel dan Hamas untuk segera memulai tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.
"Kami menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan memulai tahap kedua (dari negosiasi)," ujarnya dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Doha.
"Tidak boleh ada hambatan dalam memulai negosiasi tahap kedua," tambahnya.
Bin Abdulrahman mengatakan bahwa negosiasi tahap kedua perjanjian Gaza dijadwalkan dimulai pada Senin.
"(Namun) hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kedatangan delegasi dan dimulainya negosiasi. Kami berharap akan ada perkembangan dalam beberapa hari ke depan," katanya.
Perdana Menteri Qatar itu juga menekankan pentingnya komitmen kedua belah pihak untuk berunding dengan itikad baik.
Menurut media Israel, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menunda pengiriman tim perundingannya ke Qatar hingga ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Selasa (4/2).
Mengenai usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza, bin Abdulrahman menegaskan kembali penolakan tegas Qatar terhadap segala bentuk pemindahan paksa.
"Kami terus berdialog dengan pemerintahan Trump dan berharap tidak akan ada perbedaan pendapat," ujarnya.
Bin Abdulrahman menegaskan komitmen Qatar untuk memastikan rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka.
Dalam pertemuan tingkat menteri Arab di Kairo pada Sabtu (1/2), bin Abdulrahman kembali menyatakan penolakan tegas Qatar terhadap upaya apa pun untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika