REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang tentara penjajah Israel (IDF), Yuval Vagdani, yang sedang liburan di Brasil, harus meninggalkan negeri samba tersebut pada Ahad (5/1/2025) setelah diidentifikasi pengadilan setempat akibat dugaan kejahatan perang. Vagdani, tentara dari Batalyon 432 Brigade Givati, menjadi target penyelidikan polisi federal setelah diperintahkan pengadilan untuk membuka penyelidikan kepada yang bersangkutan.
Seperti yang diungkapkan media asal Brasil, Metrópoles, pada Senin (6/1/2025), yang dikutip Republika, Yuval Vagdani sedang diselidiki oleh Polisi Federal. Investigasi dibuka atas perintah hakim federal Raquel Soares Chiarelli, pada 30 Desember 2024. Pihak kepolisian membuka laporan pidana dalam verifikasi (NCV), pada Jumat (3/1/2025).
Penyelidikan tersebut dilakukan setelah Yuval Vagdani dilaporkan oleh Hind Rajab Foundation (HRF), sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk melaporkan kejahatan terhadap warga Palestina. Vagdani dituduh ikut serta dalam penghancuran koridor Netzarim, di jalur Gaza, sebuah tindakan yang diduga terjadi di luar pertempuran. Aksi pasukan zionis tersebut menyebabkan kerusakan tanpa pandang bulu pada penduduk sipil.
Di antara bukti yang disajikan oleh HRF adalah gambar dan publikasi oleh Vagdani di media sosial, di mana ia merayakan operasi Israel di wilayah tersebut. Dalam salah satu postingannya, Vagdani mendorong penghancuran total Gaza, yang ia gambarkan sebagai tempat kotor.
Beberapa hari sebelum pembongkaran, tentara penjajah ini mengunggah video di Instagram dengan gambar koridor Netzarim. Dalam keterangan postingannya, Vagdani menulis: “Semoga kita terus menghancurkan dan menghancurkan tempat kotor ini, tanpa jeda, hingga ke fondasinya.”
Dalam publikasi lain, yang diperoleh melalui profil tentara lain yang juga bertugas di wilayah tersebut, Vagdani berpose di depan puing-puing properti di wilayah tersebut, sementara bahan peledak dipasang untuk penghancuran terkendali.
Menurut keterangan Kementerian Kesehatan Palestina, konflik di wilayah tersebut telah menyebabkan lebih dari 45.000 kematian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika