REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pembebasan sanksi memiliki peran untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali Suriah. Hal tersebut harus dilakukan usai jatuhnya rezim Bashar Al-Assad, demikian menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM).
Direktur Jenderal OIM Amy Pope, yang baru kembali dari kunjungan ke Damaskus, menyebut Suriah sedang berada di "persimpangan jalan", di mana warganya yang bertekad membina kembali hidup harus menghadapi "ketidakpastian besar".
"Saya datang sebagai salah satu pejabat PBB pertama di lokasi, dan kami bertemu dengan pejabat pemerintah sementara serta komunitas kemanusiaan, masyarakat, diplomatik, serta donor," ucap Pope dalam konferensi pers di Jenewa, Jumat (20/12).
"Prioritas nomor satu adalah bantuan kemanusiaan. Angkanya sangat mencolok -- lebih dari 90 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan, dan kami menyaksikan ada 800.000 pengungsi baru dalam beberapa pekan ini," tutur pejabat badan PBB itu.
Infrastruktur penting, seperti rumah sakit dan sekolah, di sejumlah daerah di Suriah diketahui hancur atau tidak berfungsi sempurna, kata dia, sembari mencontohkan bahwa kota Aleppo yang hancur lebur akibat perang, memaksa lebih dari dua juta warganya mengungsi.
Bantuan kemanusiaan yang diperlukan di Suriah, ucapnya, berkisar dari hal yang paling dasar seperti tempat tinggal, pangan, dan air bersih, hingga "upaya rumit untuk membina kembali masyarakat yang terkoyak".
Pope mengakui ada hasrat yang sangat tinggi di antara pengungsi Suriah untuk kembali ke kampung halamannya usai kejatuhan rezim Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika