REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pakar Zakat dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI, Yusuf Wibisono mengatakan, desain kebijakan makan bergizi gratis (MBG) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum banyak diketahui publik. Namun, dia menilai, jika program baru ini didesain dengan baik, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berpotensi untuk terlibat. 

"Jika program MBG ini memiliki desain kebijakan yang baik, menurut saya LAZ berpotensi untuk terlibat banyak dalam program ini," ujar Yusuf saat dihubungi Republika, Rabu (6/11/2024). 

Dia pun berharap desain kebijakan MBG ini efisien dan tidak rawan dengan korupsi, mendorong ketahanan dan kemandirian pangan, serta mampu memberi dampak pengganda (multiplier effect) yang optimal khususnya bagi ekonomi rakyat. 

Yusuf mengusulkan program MBG tersebut dilaksanakan secara terdesentralisasi, bukan merupakan program top-down yang dilakukan secara terpusat. Pelaksana program seharusnya juga dari pihak sekolah bersama komite sekolah dan orang tua siswa, dengan pengawasan dari dinas pendidikan setempat. 

"Jika pelaksanaan program secara terdesentralisasi, maka LAZ dapat terlibat baik sebagai pelaksana maupun pengawas dari pelaksanaan program ini," ucap Yusuf. 

Dia menjelaskakan, LAZ memiliki banyak program pendayagunaan di bidang pendidikan, bahkan secara langsung mengelola sekolah-sekolah gratis untuk masyarakat miskin. Dengan melibatkan LAZ yang merupakan simpul masyarakat yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengidentifikasi masyarakat miskin, akan membuat program lebih tepat sasaran.

"Pelaksanaan program secara desentralisasi juga akan menekan korupsi, mendorong partisipasi publik serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan lokal," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika