REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Badan Haji dan Umrah di era kepemimpinannya. Badan ini dipercayakan kepada tiga tokoh, yaitu Gus Irfan Yusuf sebagai kepalanya. Sedangkan Afriansyah Noor dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. 

Menanggapi rencana pembentukan Badan Haji dan Umrah ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftah Faqih mengatakan, butuh kajian yang mendalam sebelum membentuk badan khusus haji tersebut.  "Menurut saya itu bukan keputusan yang gampang loh ya. Itu enak diucapkan, enak diusulkan, tapi susah untuk dipraktikkan," ujar Kiai Miftah kepada Republika.co.id, Sabtu (19/10/2024).

"Jadi butuh kajian yang mendalam dan waktu panjang dan harus benar-benar tidak sebatas keinginan gitu saja," ujar dia. 

Dia berharap, pemerintah tidak tergesa-gesa untuk membentuk Badan Haji tersebut. Karena, menurut dia, pemerintah harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah. 

"Ini harus benar-benar dikaji serius, bukan keputusan yang bergesa-gesa. Dan harus ada naskah akademiknya, serta melibatkan semua pihak, seperti asosiasi, ormas Islam, dan lain-lain," kata Kiai Miftah. 

Dia menambahkan, ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya terkait Badan Haji dan Umrah ini.  "NU dan Muhammadiyah ini harus diberikan ruang untuk melihat, untuk menyampaikan aspirasinya. Dan bukan sekadar diberi ruang, tapi harus didengarkan betul apa yang disampaikan," jelas Tim Bimbingan Ibadah (Bimbad) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2024 ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika