REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi desas-desus yang beredar tentang konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurut dia, saat ini seluruh jajaran Persyarikatan perlu berhati-hati dan merenung, terutama sebelum mengambil keputusan.

"Beristigfarlah sebanyak mungkin. Insya Allah, dengan istigfhar itu Allah menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, dan lebih jelas sehingga bisa membedakan, mana yang haq dan mana batil; mana yang penuh manfaat dan mana yang mudarat," kata Amien Rais dalam video di akun YouTube Amien Rais Official, yang dilihat Republika hari ini, Sabtu (27/7/2024).

Ia mengaku terkejut saat mendengar isu pada Kamis (25/7/2024) bahwa PP Muhammadiyah sudah menyatakan bersedia menerima izin usaha pertambangan (IUP). Sebagai informasi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 itu mengingatkan, pertambangan bukanlah habitat Muhammadiyah. Di samping itu, dirinya mengaku khawatir bila masa depan Persyarikatan dipertaruhkan akibat menerima IUP dari pemerintah.

Sebagai gambaran, lanjut Amien, beberapa majelis di PP Muhammadiyah yang mengurus tabligh, dakwah, atau tarjih umumnya adem-ayem. Sebaliknya, majelis-majelis yang mengelola soal dana, semisal Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, tak jarang mengalami riak-riak kecil. Sebab, masing-masing menangani keuangan, yakni yang berasal dari puluhan atau ratusan unit rumah sakit dan universitas Muhammadiyah.

"Saya khawatir, begitu Muhammadiyah masuk ke dunia pertambangan, yang memang bukan habitatnya, perlahan namun pasti akan muncul pertikaian internal mengguncang stabilitas Muhammadiyah," ujar Ketua Umum Partai Ummat ini.

Terpisah, PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum tersebut digelar secara tertutup selama dua hari, sejak hari Sabtu (27/7/2024) ini hingga Ahad (28/7/2024).

“Iya, (Konsolnas) tertutup,” kata Humas Unisa Yogyakarta, Sinta Maharani, kepada Republika, Sabtu (27/7/2024).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait Konsolnas PP Muhammadiyah ini adalah pembahasan terkait konsesi tambang. Hingga berita ini ditulis, belum dipastikan, apakah PP Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima atau menolak konsesi tambang dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika