REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sebelum dunia Islam dihebohkan dengan keputusan Pemerintah Tajikistan untuk melarang penggunaan jilbab di ruang publik, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Rusia.
Pemerintah Rusia yang notabene pernah menjadi negara komunis telah menolak inisiatif pelarangan niqab, yaitu cadar tradisional Muslim yang menutupi seluruh wajah kecuali mata, kantor berita Kommersant melaporkan pada Mei lalu, mengutip dokumen kabinet, lapor Russian Today.
Pemerintah Rusia yang notabene merupakan negara dengan mayoritas penduduk Kristen Ortodoks, menolak usulan Ketua Dewan Hak Asasi Manusia Rusia, Valery Fadeev yang menyarankan Kremlin untuk mempertimbangkan pelarangan niqab, dengan alasan risiko ekstremisme.
Seruannya disampaikan hampir dua bulan setelah serangan teroris mematikan di tempat konser Balai Kota Crocus di luar Moskow, yang menewaskan 145 orang dan lebih dari 500 orang terluka. Para tersangka pelaku adalah warga Tajikistan, bekas republik Soviet yang mayoritas Muslim di Asia Tengah.
Melarang pakaian tersebut dapat melanggar hak sekuler dan kebebasan beragama, yang dijamin oleh konstitusi bagi seluruh warga negara Rusia, menurut dokumen yang dikutip oleh Kommersant. Kabinet tersebut menanggapi pertanyaan yang diajukan anggota parlemen Rusia kepada Perdana Menteri Mikhail Mishustin.
Pejabat pemerintah juga menolak gagasan untuk mewajibkan pencantuman etnis dalam paspor internal warga negara. Dokumen identitas yang dikeluarkan oleh Uni Soviet mencantumkan ‘kewarganegaraan’ seorang warga negara, yang berarti asal etnis. Praktik ini dibatalkan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Konstitusi baru tidak mengharuskan warga negara untuk menyebutkan latar belakang mereka.
Untuk menjawab pertanyaan dari Partai Komunis Rusia terkait migrasi ilegal dan kejahatan etnis, Pemerintah Rusia justru berencana mengembangkan apa yang disebut profil digital bagi warga negara asing untuk melacak migrasi.
Respons dari Mufti Moskow...
Ikuti Whatsapp Channel Republika