REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Arab-Eropa membahas dan menyerukan pembentukan pemerintahan tunggal Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Dilansir di Saudi Gazette, Rabu (1/5/2024), pertemuan koordinasi negara-negara Arab dan Eropa tersebut membahas situasi di Jalur Gaza. Pertemuan berakhir di Riyadh pada awal pekan ini.

Pertemuan ini menyerukan pembentukan pemerintahan tunggal Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pertemuan, para menteri luar negeri dan perwakilan negara-negara Arab dan Eropa berjanji memberikan dukungan penuh terhadap upaya untuk segera mencapai gencatan senjata, pembebasan sandera, dan mengakhiri perang di Gaza.

Pertemuan tersebut juga menyerukan diakhirinya semua tindakan dan pelanggaran sepihak ilegal di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Pertemuan juga membahas bagaimana mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide memimpin pertemuan antara Komite Menteri, yang ditugaskan oleh KTT Luar Biasa Arab-Islam tentang Perkembangan di Jalur Gaza, dan para menteri luar negeri serta perwakilan Eropa, untuk membahas kebutuhan mendesak untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengambil langkah-langkah untuk menerapkan solusi dua negara.

Pertemuan tersebut menekankan perlunya mengintensifkan dukungan terhadap upaya pembangunan negara, mendukung pemerintahan baru Palestina, dan pentingnya memiliki pemerintahan tunggal Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.

Pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya memindahkan konflik ke jalur politik sehingga memungkinkan adanya solusi politik terhadap konflik Israel-Palestina. Langkah-langkah konkrit menuju terwujudnya Negara Palestina dalam konteks solusi dua negara dikemukakan dalam pertemuan tersebut.

Meningkatnya urgensi untuk mengambil langkah-langkah tersebut dan pentingnya posisi koordinasi ditekankan. Pertemuan tersebut juga membahas soal pengakuan Negara Palestina oleh negara-negara yang belum melakukannya, serta waktu dan konteks pengakuan tersebut.

Para menteri menekankan pentingnya perlunya mengadopsi pendekatan holistik menuju jalur yang kredibel dan tidak dapat diubah dalam implementasi solusi dua negara. Hal ini harus sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Inisiatif Perdamaian Arab, serta inisiatif lainnya.

Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi yang memenuhi hak-hak rakyat Palestina dan keamanan Israel dan kawasan. Sebagai imbalannya, hal ini akan membuka jalan bagi hubungan normal antar negara di suatu kawasan, di mana stabilitas, keamanan, perdamaian dan kerja sama dapat ditegakkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika