REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Pengendalian menyelenggarakan 'TALKSHOW Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar', UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4/2024).
Tujuan dari kegiatan talkshow ini adalah sejauh apa BPIP mengimplementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dilingkungan kampus khususnya UIN Alauddin dalam prespektif pengendalian.
Pada talkshow tersebut, Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si. selaku Direktur Pengendalian BPIP mengemukakan isu-isu negatif yang melekat di Indonesia.
"Di Indonesia, Kita menghadapi berbagai isu yang kompleks, mulai dari politik identitas hingga korupsi dan narkoba. Sikap intoleransi adalah akar dari masalah radikalisme dan terorisme. Intoleransi yang terus berlangsung dapat mengarah pada ekstrimisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat," katanya.
Maka dari itulah, BPIP berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Presiden berfungsi menekankan pentingnya membumikan nilai Pancasila pada generasi muda.
"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada BPIP untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam segala aspek kehidupan, terutama pada generasi muda. Karena, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun Indonesia maju, sehingga mereka perlu diberdayakan, memiliki daya saing, dan menghargai nilai-nilai gotong royong," tambahnya.
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A. PhD. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar menjelaskan bahaya dari kecanduan narkoba.
"Penting untuk diingat bahwa kecanduan, terlepas seberapa pintar seseorang, dapat menghancurkan segalanya. Harus Kita pahami bahwa, transformasi sejati terjadi di dalam hati, bukan sekadar pada penampilan fisik," katanya.
Ansyar S.STP., M.AP selaku Plt. Kepala Bakesbangpol Prov. Sulawesi Selatan tidak lupa menjelaskan peran dari Kesbangpol dalam urusan pemerintahan umum yang menyangkut internalisasi beragama, ideologi, dan wawasan kebangsaan.
"Radikalisme dapat muncul dari berbagai faktor, seperti masalah ekonomi atau pendidikan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman tentang ideologi Pancasila. Di sinilah Kesbangpol berperan dalam mengurusi urusan pemerintahan umum, yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di masa mendatang, termasuk koordinasi anggaran dengan KPU, Bawaslu, dan TNI Polri.", jelas Ansyar.
Sementara, pentingnya menjaga pikiran agar tidak terjangkit intoleransi atau radikalisme diungkapkan oleh Prof. Dr. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag. selaku perwakilan dari Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
"Jika kita terjangkit 'penyakit' dalam pikiran, seperti intoleransi atau radikalisme, tindakan pencegahan menjadi penting untuk mencegah penyebarannya. Namun, jika kita sudah 'terinfeksi', langkah yang diperlukan adalah pengobatan. Ini menggarisbawahi pentingnya untuk menangani masalah ideologi dan keyakinan yang negatif. Dengan menjaga 'kekebalan' pikiran kita, kita dapat meminimalkan risiko terpapar ideologi yang merugikan, tetapi jika terjadi paparan, langkah pengobatan perlu segera diambil untuk mengatasinya.", ungkapnya.
Kemudian, AKBP Benyamin Buntu,S.H.,M.H. selaku Kepala Subdirektorat 1 Ditkrimum Polda Sulsel menambahkan peran dari Kepolisian dalam mengurangi radikalisme dan terorisme.
"Kami di kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengurangi radikalisme dan terorisme melalui penyuluhan dan langkah-langkah pencegahan, khususnya melalui peran Babinkamtibmas di tingkat desa," ujar Benyamin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
