REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung pengembangan ekonomi pesantren sesuai dengan potensi yang dimiliki pesantren tersebut dan juga ekonomi syariah. "Ekonomi pesantren dengan berbagai komoditas yang bisa dikelola bersama ini baik sekali untuk Provinsi Banten ke depan. Dengan terjalin satu kesatuan sumber daya manusia yang kontinyu,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam Musyawarah Besar VI Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten bertema 'Konsolidasi Organisasi Pesantren Untuk Persatuan Umat' di Lebak, dikutip Kamis (7/3/2024).

Selain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kata dia, beberapa komoditas di pondok pesantren (ponpes) seperti peternakan dan pertanian akan terus dioptimalkan. Hal tersebut diiringi dengan memperhatikan potensi wilayah Banten itu sendiri.

“Sehingga dengan potensi yang dimiliki ketahanan pangan kita dan roda perekonomian akan terus berjalan,” kata Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, pondok pesantren dapat menjadi penyangga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan eksistensinya, pondok pesantren mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi umat.

“Beberapa hal secara teknis perlu kita implementasi. Salah satunya bagaimana menggiatkan ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Al Muktabar.

Al Muktabar menjelaskan, pondok pesantren dan ekonomi syariah merupakan aspek yang lahir dari kaum Muslim. Pondok Pesantren memberikan kontribusi berupa sumber daya manusia dan ekonomi syariah memberikan kontribusi memajukan ekonomi umat Islam.

Sementara itu, Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten M Shodiqin menyampaikan musyawarah ini bertujuan mengevaluasi kinerja forum, sehingga pondok pesantren ke depan mampu mengoptimalkan potensi internal maupun eksternal.

“Musyawarah ini akan mengevaluasi kinerja kita dan mengambil pokok-pokok pelajaran, yang kita tuangkan sebagai pedoman langkah mencapai kesuksesan di hari yang akan datang,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika