Jumat 09 Feb 2024 21:37 WIB

Israel Pertimbangkan Kelonggaran di Tepi Barat Selama Ramadhan

Sejak 7 Oktober, Israel menangguhkan izin masuk sekitar 100 ribu pekerja Palestina.

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah
Orang-orang memeriksa puing-puing bangunan tempat tinggal yang dihancurkan oleh tentara Israel, di kamp pengungsi Rafah, Jalur Gaza selatan, 9 Februari 2024.
Foto:

Jumlah tersebut setara dengan bagian jalur Gaza yang digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan listrik untuk Jalur Gaza. Penahanan uang bea cukai oleh Israel meningkatkan krisis keuangan Otoritas Palestina dan dampaknya terhadap ketegangan sosial dan ekonomi di masyarakat Palestina, terutama di Tepi Barat yang diduduki.

"Semua barang dasar menjadi lebih mahal dan gaji tidak cukup,” kata seorang sopir taksi, Mohammad Maher (31 tahun) di desa timur Ramallah, dilansir dari The New Arab, Jumat (9/2/2024).

"Ibu saya adalah kepala sekolah di desa kami, dan dia telah menerima gajinya yang tidak lengkap selama berbulan-bulan. Minggu lalu, dia dan semua guru di sekolahnya menerima pembayaran yang setara dengan 80 persen dari gaji mereka, yang bagi ibu saya, yang gajinya tertinggi di sekolahnya, berarti hanya 1.000 shekel (300 dolar AS)," kata Maher.

“Ini hampir tidak cukup untuk membeli makanan, dan tanpa izin untuk bekerja di dalam wilayah 1948 (Israel). Keluarga sedang mengalami kesulitan nyata, yang mengkhawatirkan dengan Ramadhan sebentar lagi," tambahnya.

Menurut media Israel, kabinet Israel tidak membahas rekomendasi tentara dan intelijen dalam pertemuan pekan lalu mereka karena oposisi keras oleh menteri keuangan dan keamanan Israel, Bezalel Smotrich dab Itamar Ben-Gvir, keduanya pemukim fanatik kanan supremasi Yahudi dan sekutu utama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu.

Pemimpin oposisi Israel...

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement