REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, KH Hasib Wahab Hasbullah membantah pihak keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas mengeluarkan surat pernyataan sikap politik Pemilu 2024.
Menurut Kiai Hasib, secara kelembagaan, pihak pesantren tidak pernah mengeluarkan pernyataan sikap apa pun.
"Itu gak bener itu, bukan atas nama yayasan. Ini kita lagi lacak siapa yang bikin," ujar Kiai Hasib saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (9/2/2024).
Meskipun tidak mengeluarkan surat pernyataan sikap secara khusus, menurut dia, secara institusi Pondok Pesantren Bahrul memang netral dalam Pemilu 2024. Sedangkan, para pengasuhnya bisa bersikap menentukan dukungannya.
"Kalau sikap resminya itu memang secara institusi ya netral. Kalau atas nama Pondok Bahrul Ulum, gak boleh. Tapi, kalau pribadi-pribadi pengasuhnya, silakan," ucap putra pendiri NU KH Wahab Hasbullah ini.
Sebelumnya, beredar surat pernyataan sikap keluarga besar PP Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Surat tersebut diterima Republika.co.id melalui pesan berantai di WhatsApp, Kamis (8/2/2024).
Dalam surat pernyataan palsu tanpa tanda tangan tersebut dijelaskan empat poin terkait Pilpres 2024. Pertama, disebutkan bahwa Keluarga Besar PP Bahrul Ulum mempunyai slogan “guyub rukun sak lawase", maka dalam pilpres 2024 sangat menghormati dan menghargai setiap pilihan politik siapa pun.
Kedua, PP Bahrul Ulum menghargai pilihan politik pengasuh, pengawas, pengurus yayasan, dewan guru, wali santri, alumni dan masyarakat umum dalam menentukan dukungan pada partai politik dan pasangan capres-cawapres.
Ketiga, PP Bahrul Ulum secara kelembagaan bersikap netral, adapun jika ada bentuk dukungan dari keluarga (dzurriyyah) pada paslon maka itu adalah bersifat personal dan individu.
Sedangkan, pada poin terakhir, PP Bahrul Ulum mendoakan semoga hajat Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 berjalan damai, kondusif, dan menghasilkan pemimpin yang membawa Indonesia ke depan lebih baik sebagai negara baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.
Sebelumnya diberitakan, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyatakan doa dan dukungannya bagi kemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.
Dukungan Pesantren Tebuireng tersebut disampaikan langsung oleh dzurriyah atau keturunan dari KH Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri pesantren tersebut, yakni Gus Irfan Yusuf, Gus Billy Wahid, Gus Yusuf Adnan Kikin, dan Gus Ivan Fahmi dalam acara Maklumat Tebuireng di pesantren tersebut.
Baca juga: 10 Cara Keluar dari Kesulitan Masalah Hidup Menurut Alquran dan Hadits
"Mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 14 Februari 2024. Dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029," kata perwakilan dari Pesantren Tebuireng, Jombang, Gus Ivan di Jombang, Selasa (6/2/2024).
Namun, berita tersebut diklarifikasi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz. Sosok yang akrab dipanggil Gus Kikin itu memberikan klarifikasi terkait beredarnya berita deklarasi dukungan yang mengatasnamakan Pesantren Tebuireng terhadap Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Kikin menyampaikan bahwa Pesantren Tebuireng merasa periu menyampaikan beberapa klarifikasi/tabayun terkait berita atau informasi tersebut. Menurut dia, Pesantren Tebuireng selalu menjaga marwah pesantren dengan berasaskan kebangsaan untuk kemaslahatan umat, sebagaimana diajarkan oleh Hadratussyekh KH M Hasyim Asy'ari.
"Pesantren Tebuireng tidak penah terlibat politik praktis, termasuk memberikan dukungan terbuka dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Gus Kikin dikutip dari Surat Pernyataan Pesantren Tebuireng terkait Pillres 2024, Rabu (7/2/2024).
Gus Kikin menegaskan, Pesantren Tebuireng tetap dalam posisi netral dan tidak berpihak dalam Kontestasi Pilpres 2024 dalam rangka menjaga persatuan dan semangat ukhuwah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika