Kamis 25 Jan 2024 11:33 WIB

Menlu Retno Walk Out Saat Dubes Israel Berbicara di DK PBB

Retno menentang keras pernyataan Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Indonesia dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.
Foto: ANTARA/Yashinta Difa
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Indonesia dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan walk out atau keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. “Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap-red) Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, melalui pesan singkat pada Kamis, (25/1/2024).

Walk out, kata Lalu, dilakukan Menlu Retno karena Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu. “Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ujar Iqbal.

Baca Juga

Sidang Dewan Keamanan soal Palestina-Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir nantinya.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Retno, menegaskan. Guna menghindarkan kemungkinan perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza. 

Menlu juga mendesak pihak-pihak terkait agar memulai upaya rekonstruksi pascakonflik dan meneruskan proses solusi dua negara. Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia. Selain itu, Retno mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuhi warga sipil yang tidak bersalah. “Israel harus bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan. 

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement