REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan penolakannya untuk memisahkan Tepi Barat dan Jalur Gaza, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Raja membuat pernyataan selama pertemuan di Amman dengan beberapa menteri luar negeri Arab untuk membahas perang Israel di Gaza, Sabtu (4/11/2023).
Dalam pertemuan itu, Raja Yordania Abdullah II menegaskan kembali penolakannya terhadap upaya untuk memisahkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ia menekankan, keduanya adalah bagian dari Negara Palestina, menurut sebuah pernyataan oleh Pengadilan Kerajaan Hashemite Yordania.
Dilansir dari The New Arab pada Ahad (5/11/2023), Raja mengatakan negaranya mendukung hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat, di sepanjang perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
BACA JUGA: Doa Qunut Nazilah untuk Warga Palestina yang Berada dalam Peperangan
Raja memperbarui seruannya untuk gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan ke Gaza yang terkepung, di mana lebih dari 9.488 orang telah syahid oleh serangan Israel.
Pemimpin Yordania menekankan pentingnya koordinasi Arab yang berkelanjutan, untuk menekan komunitas internasional dan kekuatan global yang berpengaruh untuk mencapai gencatan senjata, kata pernyataan itu.
Perkembangan terbaru datang beberapa hari setelah raja memulai tur regional ke negara-negara Teluk, untuk membahas situasi yang memburuk di Gaza dan cara-cara untuk mengakhiri kekerasan terhadap Palestina.
Pada pekan yang sama, Jordan memanggil duta besarnya untuk Israel sebagai protes atas operasi militer yang berkelanjutan oleh Israel di Jalur Gaza. Langkah diplomatik mengikuti pemutusan hubungan Bolivia dengan Israel atas tindakannya di Gaza.
Israel juga menghadapi kritik dari para pemimpin Cile, Kolombia, dan Brasil, yang memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika