Kamis 26 Oct 2023 12:36 WIB

Wapres: Indonesia Dorong Penyaluran Bantuan Bebas Hambatan ke Palestina 

Bantuan sangat dibutuhkan masyarakat Palestina usai dibombarding militer Israel.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Gita Amanda
Peserta membawa bendera Indonesia dan Palestina saat mengikuti aksi damai Indonesia Turun Tangan Bantu Palestina, (ilustrasi).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Peserta membawa bendera Indonesia dan Palestina saat mengikuti aksi damai Indonesia Turun Tangan Bantu Palestina, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain terus memperjuangkan agar bantuan untuk masyarakat Palestina bisa segera masuk dan tersalurkan. Hal ini karena, bantuan yang telah dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat dunia tertahan di Rafah, Mesir, yang merupakan satu-satunya jalur distribusi untuk masuk ke jalur Gaza.

"Secara umum kita juga menyerukan supaya kiriman itu, yang datang banyak, terutama melalui Kairo, Mesir, supaya tidak ada hambatan, sebab banyak kiriman tetapi kemudian ada semacam penjagaan dan tidak diberikan keleluasaan untuk mengirim atau boleh hanya jumlahnya sekian ton, puluh ton. Padahal membutuhkan ratusan ton, ini diperjuangkan supaya bisa dibuka,” kata Kiai Ma'ruf dikutip dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Baca Juga

Hal ini karena bantuan sangat dibutuhkan masyarakat Palestina usai dibombarding militer Israel selama dua minggu terakhir. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga bersama negara-negara di dunia mendesak serangan dihentikan. Karena agresi militer Israel ke rakyat Palestina ini sudah melanggar batas kemanusiaan, dan bukan lagi sebagai aksi membela diri dari tindakan Hamas beberapa waktu lalu.

"Dunia menganggap tindakan membela diri itu sudah bukan membela diri lagi. Sudah melakukan pembantaian, genosida itu, itu disuarakan oleh Indonesia bersama negara-negara lain," ujar Kiai Ma'ruf, 

Wapres lantas mengungkapkan, Indonesia bersama negara lain telah mendorong agar penyelesaian sengketa antara Palestina dan Israel dapat mengikuti putusan PBB, two-state-solution. Dia meyakini, jika kedua pihak ini memegang teguh kesepakatan ini maka bisa mengakhiri agresi militer Israel ke Palestina.

“Tetapi apa yang dimaui oleh PBB ini, Israel tidak mau dan ada veto yang juga tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau kita bisa mengembalikan kepada two-state-solution dan semua bisa sepakat, mungkin bisa selesai,” ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement