Rabu 18 Oct 2023 23:51 WIB

BAZNAS-KBRI Bahas Dana Zakat untuk Bantu Pekerja Migran di Malaysia

Fungsi BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan sangat relevan dengan tugas KBRI

Rep: Muhyiddin/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Foto: Baznas
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Kedua pihak sepakat mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk sejumlah program, khususnya kesehatan dan pendidikan bagi para PMI di Malaysia.

Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Rossy Verona mengatakan, saat ini terdapat 450 ribu PMI yang terdata. Tentu jumlah PMI di lapangan bisa jauh lebih banyak, kemungkinan tiga kali lipatnya.

Menurut Rossy, tugas dan fungsi BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan sangat relevan dengan tugas KBRI dalam perlindungan PMI.

"Permasalahan yang dialami PMI di Malaysia sangat banyak, namun anggaran untuk mengatasinya masih terbatas," kata Rossy saat menerima kunjungan BAZNAS di KBRI Kuala Lumpur dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2023).

Oleh karena itu, pihak KBRI menyambut baik kehadiran BAZNAS untuk bersama-sama mengatasi persoalan PMI di negeri jiran tersebut. Rossy merinci sejumlah persoalan yang kerap dihadapi PMI di Malaysia, dan membutuhkan peran banyak pihak untuk menyelesaikannya.

Pertama, masalah pendidikan anak-anak PMI yang dalam peraturan Malaysia masih sulit untuk mendapatkan pendidikan formal, terutama karena masalah legalitas kewarganegaraan.

"Selama ini KBRI mendirikan sanggar belajar sebagai solusi pendidikan anak-anak ini. Gaji guru ditanggung secara gotong-royong oleh para PMI," ujar Rossy.

Untuk beberapa wilayah, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Community Learning Centre (CLC) untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, namun jumlahnya masih terbatas.

CLC merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya oleh perusahaan perkebunan sawit, juga masyarakat lokal di sekitar Sabah-Sarawak. Program ini didukung dan dibina oleh Pemerintah Indonesia.

Selain masalah pendidikan, tempat penampungan PMI yang kondisinya tidak layak juga menjadi persoalan. Terutama masalah kesehatan. Shelter bagi ibu dan anak melampaui kapasitas, begitu pula bangunan kontainer untuk para PMI pria.

Persoalan ketiga, kata Rossy, yaitu terkait dengan penanganan anak buah kapal (ABK) yang kerap mengalami permasalahan.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Prof Noor Achmad mengatakan, BAZNAS memiliki berbagai program yang dapat diterapkan untuk membantu para PMI di Malaysia, seperti program pendidikan dan kesehatan.

"Jika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi para PMI di Malaysia, program-program BAZNAS untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan," kata Kiai Noor.

BAZNAS dan KBRI Kuala Lumpur telah membahas sejumlah rencana pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu berbagai persoalan pekerja migran di Malaysia. 

Di samping itu, BAZNAS juga terus menjalin komunikasi produktif dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal tersebut.

Kehadiran BAZNAS di KBRI Kuala Lumpur Malaysia merupakan rangkaian kunjungan kerja untuk menghadiri konferensi internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) tahun 2023 yang diselenggarakan di Kedah, Malaysia, Kamis (19/10/2023).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement