REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya adalah berhasil mendorong pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) dan dana kelolaan sosial di lingkungan BUMN.

Erick meminta kepada BUMN agar program zakat yang ada di tiap-tiap perusahaan berkoordinasi atau disalurkan melalui lembaga resmi pemerintah, yaitu Baznas. Dia tak ingin zakat dikelola sendiri-sendiri yang tidak terlihat hasilnya. Langkah ini diharapkan menjadi semakin efektif, termasuk mendorong zakat perusahaan. 

Pengamat ekonomi syariah, Irfan Syauqi Beik mengatakan, peran ziswaf sangatlah penting dan harus diperkuat. "Baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, peran ziswaf harus diperkuat. Saya berharap ada perubahan pada UU Zakat dan UU Wakaf agar bisa selaras dengan perkembangan zaman," kata Irfan kepada Republika, Selasa (17/10/2023).

Langkah Erick ini juga sejalan dengan Wakil Presiden RI KH Maruf Amin yang juga mendorong Baznas untuk menjalankan tiga strategi dalam menciptakan transformasi tata kelola dana sosial syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), agar lebih menyejahterakan umat.

Pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Baznas 2023, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023), Wapres meminta agar adanya rumusan beragam gagasan dan terjemahan dalam inovasi-inovasi baru pengelolaan dana sosial syariah. 

"Terutama ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, agar mampu menjadi bagian dari alternatif solusi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia," kata Wapres Maruf.

Menurutnya, upaya tersebut sangat erat kaitannya dengan urusan peningkatan kualitas kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek sosial lainnya, sehingga penanganannya mesti disinergikan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika