Selasa 03 Oct 2023 18:01 WIB

Pemprov NTB Ajak Warga Sholat Minta Hujan pada 9 Oktober 2023

Sejumlah daerah di Mataram mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang.

Umat Islam bersujud saat shalat minta hujan atau Istisqa.
Foto: ANTARA FOTO
Umat Islam bersujud saat shalat minta hujan atau Istisqa.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan surat edaran ajakan kepada pemerintah dan masyarakat di 10 kabupaten/kota di wilayah itu untuk sholat Istisqa untuk minta hujan.

Asisten III Setda Pemerintah Provinsi NTB Wirawan Ahmad mengatakan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB untuk mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sholat minta hujan.

Baca Juga

"Sesuai arahan Pj Gubernur, kita akan melaksanakan Shalat Istisqa di seluruh wilayah NTB. Untuk itu, sudah ada edarannya ke kabupaten/kota," ujarnya di Mataram, Selasa (3/10/2023).

Sholat Istisqa akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2023 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya menyesuaikan.

"Seluruh masyarakat akan dilibatkan pada kegiatan ini," ujarnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Ahmadi mengatakan efek dari El Nino ini sudah terasa. Salah satunya, krisis air bersih terutama pada kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah, serta kawasan-kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Jadi untuk daerah-daerah itu seperti di Sumbawa, Bima, Dompu, di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih. Kita harus bawakan air pakai mobil tangki dan pakai kapal untuk kawasan Gili," ujar Ahmadi.

Terkait ketersediaan air untuk disalurkan pada daerah kekeringan, ia mengaku kebutuhannya tercukupi, namun bermasalah pada biaya operasional.  "Itu harus ada uangnya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya.

Ia menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan sekitar Rp 40 miliar. Oleh karena itu ia meminta semua pihak, termasuk BUMD dan perusahaan swasta, bergerak menuntaskan persoalan tersebut.

"Dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan, dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang," katanya.

Berdasarkan data dari BPBD NTB, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 Kepala Keluarga (KK) di 70 kecamatan terdampak kekeringan sehingga kekurangan air bersih, produksi hasil tanam petani berkurang, dan beberapa dampak lainnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement