REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Aktivis pendidikan Muhammadiyah, Prof Dr Agus Suradika, mengatakan kebijakan lima hari sekolah hanya dapat diterapkan di dalam masyarakat perkotaan. Selain hanya dapat diterapkan pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang dapat memfasilitasi putra-putrinya kebutuhan di luar pendidikan di sekolahnya masing-masing.

''Di luas masyarakat kota di luar kriteria itu, misalnya masyarakat kota di kalangan bawah dan masyarakat desa kebijakan lima hari sekolah tidak tepat. Ini karena orang tua belum dapat memfasilitasi kebutuhan anak di luar pendidikan di sekolah,'' kata Agus Suradika, di Jakarta, Sabtu (23/09/2023).

Pada bagian lain, lanjutnya, di wilayah perdesaan, anak itu memiliki fungsi sebagai pendukung orang tuanya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar keluarga. Contoh di masyarakat petani, anak sepulang sekolah membantu orang tua untuk membantu kerja di sawah, mencari rumput ternak, membersihkan rumah, dan lainnya.

''Apalagi pada masa saat ini banyak sekali keluarga muda di desa yang merantu mencari nafkah di luar desanya, bahkan sampai ke luar negeri. Anak-anak mereka tinggal bersama kakek dan neneknya. Maka otomatis sore sepulang sekolah anak itu harus membantu pekerjaan kakek neneknya,'' ujarnya.

Faktor lainnya, di beberapa budaya masyarakat masih terpelihara memperkaya pendidikan anak dengan pendidikan agama sepulang sekolah, terutama pada sore, seperti mengaji di surau atau madrasah. Akar budaya masyarakat ini tidak dicerabut karena memiliki fungsi positif dalam mengembangkan karakter anak.

"Kami jelas berkeberatan dengan rencana implementasi kebijakan lima hari sekolah ini,'' kata Agus Suradika menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika