REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat Aep Saepudin Muhtar menekankan pentingnya peran ulama dalam kebijakan publik.
"Peran ulama penting dalam membimbing masyarakat dan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu penting di masyarakat," katanya saat memberikan materi dalam kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) angkatan XVII MUI Kabupaten Bogor di Wisma Dharmais Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Ahad (10/9/2023).
Dia menambahkan, ulama bukan hanya menjadi penjaga agama, tetapi juga pemimpin moral dalam masyarakat. Dia bersama peserta PKU XVII menggali lebih dalam beberapa pemikiran atau gagasan para ulama klasik dan kontemporer berkaitan dengan bagaimana perannya dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat.
Beberapa ulama yang dibahas di antaranya yaitu Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Al Mawardi, Muhammad Qutb, Yusuf Al Qardhawi, dan lain-lain. Dia mengutip pendapat Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqthisad Fi Al I’tiqad yang menyatakan agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama merupakan fondasinya, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya.
"Agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, keduanya saling membutuhkan, saling memperkukuh satu sama lain. Hal ini dirumuskan demi terciptanya kebaikan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan maupun kenegaraan," kata doktor Ilmu Politik lulusan UIN Jakarta itu.
Mahasiswa PKU angkatan XVII utusan MUI Kemang, Arsyi Haikal mengatakan topik yang dibawakan pimpinan MUI Kabupaten Bogor ini sangat penting untuk menyadarkan para peserta PKU XVII akan positioning strategy ulama dan kader ulama dalam konstelasi politik.
"Hal ini sangat relevan dengan tugas-tugas yang akan diemban oleh para kader ulama nantinya di tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan perdamaian di tengah ancaman polarisasi bangsa kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
