Ada Upaya Bangkitkan Komunisme, Ketum Persis: Umat Muslim Harus Tetap Waspada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin, menyampaikan apa yang disampaikan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2000-2011 KH As'ad Said Ali soal waspada bangkitnya komunisme perlu menjadi perhatian bersama semua pihak.

"Statement peringatan dari tokoh intelijen itu tentu saja bukan asal bicara, melainkan didukung data dan fakta yang dimiliki. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban seluruh bangsa Indonesia, apalagi umat Muslim untuk benar-benar bersikap waspada dan siap sedia menentang kemungkinan terjadinya kebangkitan komunisme itu," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (1/9/2023).

Baca Juga

Kiai Jeje menuturkan, aspek yang paling penting dalam menangkal kebangkitan komunisme di Indonesia bagi umat Muslim adalah dengan memberikan pemahaman kepada umat secara benar dan masif bahwa komunisme adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan akidah Islamiyah.

"Hal lain yang penting juga adalah meng-counter berbagai propaganda para pendukung komunisme di media sosial, dalam membangun opini masyarakat terutama kaum awam dan generasi muda, dengan memutarbalikkan fakta, seakan mereka adalah yang menjadi korban tragedi G30S PKI," ujarnya.

Kemudian mereka terus-menerus meminta pemerintah agar mengakui salah dan melanggar HAM, lalu menyatakan permintaan maaf kepada PKI.

"Jika sampai pemerintah tunduk dan mengikuti skenario jahat mereka untuk meminta maaf kepada PKI dan anak cucu mereka, sama saja dengan membuka pintu kehancuran NKRI dan menjerumuskan rakyat untuk kembali kepada kekacauan Perang Saudara 1965-1966," kata Kiai Jeje menekankan.

Tokoh intelijen KH As'ad Said Ali, dalam tulisannya di Republika, mengungkapkan, sekelompok orang yang mengatasnamakan "sejarawan, pegiat seni, pendidik, akademisi, budayawan dan aktivis", mengeluarkan deklarasi menuntut negara menulis ulang sejarah. Deklarasi ini reaksi terhadap rekomendasi PPHAM (Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu).

Pada intinya, demikian tulis Kiai As'ad, mereka meminta negara mengungkapkan kebenaran dan meminta maaf serta melakukan penulisan ulang sejarah tentang peristiwa G-30 S/PKI. Dengan kata lain mereka mengingkari bahwa PKI yang melakukan pemberontakan dan sebaliknya menimpalkan kesalahan kepada pihak lain.

Dalam tulisannya itu, Kiai As'ad juga mengulas soal buku berjudul "Menghadapi Manuver Neo-Komunis". Buku ini disusun KH Abdul Mun'im DZ dan Kiai As'ad menulis kata pengantar.

Pada halaman 123 di buku tersebut, dipaparkan tentang "Sikap NU" terhadap isu bangkitnya PKI. Salah satunya menyebutkan bahwa PKI akan terus berusaha mengaburkan sejarah pemberontakan PKI 1965, melalui gerakan yang bersifat nasional dan internasional, termasuk mendesak pemerintah untuk menulis ulang sejarah peristiwa 1965.

Ikuti Whatsapp Channel Republika