Perkawinan dan hukum keluarga
Imam dari komunitas agama yang disetujui dapat berwenang untuk mengesahkan pernikahan dengan kekuatan hukum yang sama seperti pernikahan yang dilakukan oleh otoritas sipil.
Pengadilan Denmark hanya dapat merujuk secara tidak langsung ke hukum keluarga Islam melalui aturan Hukum Perdata Internasional. Hanya ada ruang terbatas bagi pengadilan untuk mempertimbangkan variasi adat budaya dalam kasus-kasus individual.
Untuk pendidikan, Pendidikan dasar wajib untuk semua anak dan pendidikan termasuk pendidikan tinggi gratis untuk semua di Denmark dalam sistem pendidikan umum. Mayoritas anak-anak Muslim di Denmark mendapatkan pendidikan dasar di sistem sekolah umum. Selanjutnya sistem publik memungkinkan kelompok orang tua untuk mendirikan 'sekolah mandiri' yang berhak atas subsidi negara untuk menutup sebagian besar anggaran mereka (hingga 80 persen). Sekolah mandiri Muslim pertama didirikan pada tahun 1978.
Pada tahun 2006-2007, terdapat 22 sekolah dasar Muslim mandiri dengan jumlah siswa kurang lebih 3.600 orang, semuanya berlatar belakang Muslim. Banyak sekolah independen menawarkan studi bahasa Arab dan Islam.
Pendidikan agama di sekolah dasar dan menengah umum di Denmark difokuskan pada 'studi Kristen', dan mata pelajaran tersebut secara tradisional diajarkan berdasarkan Lutheran Injili, dengan tambahan unsur-unsur tentang agama lain termasuk Islam. Orang tua memiliki hak untuk menarik anak mereka dari studi Kristen atas dasar agama, dan beberapa orang tua Muslim melakukannya. Sebagian besar masjid dan asosiasi Muslim menyediakan beberapa bentuk pengajaran Islam di luar jam sekolah.
Studi Islam ditawarkan sebagai bagian dari program Studi Arab dan Timur Tengah dan di departemen studi agama di universitas Aarhus, Kopenhagen, dan Denmark Selatan.
Terkait kebebasan beragama, Denmark memiliki gereja negara Lutheran yang dibiayai melalui pajak, tetapi ada kebebasan beragama di Denmark. Setiap orang dapat memiliki agama atau kepercayaannya dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.Hukum Denmark mencakup seperangkat aturan terperinci yang melarang diskriminasi.
Orang bebas mengenakan simbol dan pakaian keagamaan, termasuk Hijab dan sejenisnya, di ruang publik, termasuk di Parlemen, sekolah umum, dan layanan publik. Mahkamah Agung, dalam putusan tahun 2005, mendukung hak dan lainnya untuk menuntut kode seragam bagi karyawan yang berurusan dengan publik.
Pada tahun 2009 sebuah undang-undang diperkenalkan yang melarang hakim mengenakan pakaian yang mungkin menunjukkan afiliasi agama atau opini politik di pengadilan. Hukum tidak berlaku di Greenland dan Kepulauan Faroe.
Beberapa kasus intoleransi terjadi di Denmark. Beberapa diantaranya pada tahun 2005, Mahkamah Agung Denmark menegakkan undang-undang yang mengizinkan bisnis untuk melarang perempuan mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam.
Pada 2009, hakim dan juri dilarang mengenakan simbol agama apa pun, termasuk jilbab. Undang-undang itu ditentang oleh beberapa asosiasi pengacara. Beberapa sekolah telah melarang cadar di kelas. Partai Rakyat Denmark telah menyerukan larangan cadar secara nasional, serta larangan jilbab di parlemen, namun tak satu pun dari proposal ini telah disahkan pada 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
