Sudarnoto mengungkapkan, Swedia tidak sekadar negara sekular yang tidak mengatur urusan agama, tetapi justru cenderung memberikan ruang secara legal untuk mengembangkan sikap ekstrem anti agama yang saat ini korbannya adalah Islam.
"Atas dasar itu, hemat saya harus ada perubahan mendasar dalam sistim perundang-undangan sehingga Swedia bisa tetap menjadi negara sekular dan demokratis akan tetapi tidak anti agama dan anti perbedaan apapun," katanya.
Menurut Sudarnoto, perlu ada kekuatan civil society lintas agama dan peradaban di Swedia dan Eropa pada umumnya untuk secara terus-menerus mengkampanyekan dan melakukan tekanan politik agar terjadi perubahan di Swedia.
Cara lain yang sebetulnya bisa ditempuh adalah membangun perlawanan publik dari berbagai negara termasuk Indonesia, misalnya, terhadap pemerintah Swedia yang melakukan pembiaran terhadap berkembangnya ekstremisme.
"Perlawanan ini bisa saja bentuknya pembentukan aliansi ekstensif lintas agama dan negara untuk melakukan boikot, divestasi dan sanksi terhadap Swedia," tuturnya.
Selain daripada itu, lanjut Sudarnoto, seperti yang sudah dilakukan pemerintah Irak, Indonesia dan negara-negara lain sebetulnya bisa juga melakukan pemanggilan dan bahkan pengusiran terhadap Duta Besar Swedia. Dengan cara ini pemerintah Swedia mengerti betul bagaimana membangun empati, respek dan sekaligus jaminan perlindungan terhadap siapa saja dan beragama apa saja di Swedia.
"Jika semua ini diabaikan dan dibiarkan, maka bisa menimbulkan tindakan-tindakan ekstrem yang berasal dari dalam dan luar negeri yang justru akan mengganggu keamanan dan stabilitas sosial politik di Swedia. Jika salah-salah menangani, Swedia akan bisa menjadi common enemy," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
