REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan memperdebatkan draf proposal kontroversial tentang kebencian agama, menyusul aksi pembakaran Alquran di Swedia, Selasa (11/7/2023). Langkah ini seolah menyoroti keretakan yang terjadi di badan PBB dan menantang praktik perlindungan hak asasi manusia.
Sebuah draf resolusi telah diajukan oleh Pakistan atas nama 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di dalamnya, kelompok tersebut menggambarkan pembakaran Alquran di Stockholm bulan lalu sebagai tindakan provokasi yang ofensif, tidak sopan dan tidak jelas yang memicu kebencian dan merupakan pelanggaran HAM.
Draf tersebut juga mengutuk tindakan pembakaran Alquran yang sempat terjadi di beberapa negara Eropa dan lainnya. Di sisi lain, hadirnya draf ini memicu penentangan dari para diplomat Barat. Mereka berpendapat isi dari draf tersebut bertujuan melindungi simbol-simbol agama dibandingkan hak asasi manusia.
"Kami tidak menyukai isi teksnya. Hak asasi manusia seharusnya melekat pada individu, bukan pada agama," kata seorang diplomat Barat tentang draf tersebut, yang akan diajukan ke Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa hari ini.
Inisiatif dari OKI ini juga memicu ketegangan antara negara-negara Barat dan organisasi Islam. PBB merupakan satu-satunya badan yang terdiri dari semua pemerintahan untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Sembilan belas negara yang tergabung dalam OKI merupakan anggota pemungutan suara dari 47 anggota dewan PBB. Beberapa negara lain, seperti China, telah menunjukkan suara yang selaras dengan rancangan resolusi mereka.
Hingga berita ini dibuat, masih harus dilihat apakah Pakistan akan berhasil menggalang dukungan semua negara OKI. Sebelumnya, upaya yang dipimpin Saudi untuk mengakhiri penyelidikan kejahatan perang Yaman berhasil pada 2021.
"Jika resolusi itu lolos, sepertinya akan memperkuat kesan dewan itu terbalik dan Barat kehilangan landasan dalam perdebatan-perdebatan utama, seperti batas antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian, serta apakah agama memiliki hak," kata Direktur Universal Rights Group yang berbasis di Jenewa Marc Limon.
Limon juga menyebut draf ini bisa menyebabkan dewan PBB berjibaku dalam kepahitan. Di belahan dunia lain, Uni Eropa mendesak semua pihak mencapai konsensus tentang masalah ini. Seorang diplomat Uni Eropa dalam negosiasi pekan lalu menyebut, pencemaran nama baik agama telah menjadi topik yang sulit selama beberapa dekade di PBB.
"Pertanyaan bagaimana menarik garis batas antara kebebasan berekspresi dan hasutan kebencian memang sangat rumit," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
