REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menekankan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya untuk melawan ujaran kebencian yang semakin merajalela. Hal ini disampaikan Muhadjir saat menjadi pembicara kunci dalam webinar internasional yang diadakan Maarif Institute dan Institut Leimena pada Selasa (27/6/2023) malam.
Dalam pemaparannya, Muhadjir mengungkapkan bahwa saat ini dunia dihadapkan tantangan besar dalam bentuk ujaran kebencian yang semakin merajalela dan semakin sulit dikendalikan. Menurut dia, ujaran kebencian tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial, tapi juga menimbulkan kerusakan moral, mental, serta jiwa secara sistematis dan berkelanjutan.
Dia pun menyebut pentingnya penguatan literasi digital dan penggunaan teknologi komunikasi dengan bertanggung jawab untuk memerangi bahaya ujaran kebencian secara online. Selain itu, menurut dia, literasi keagamaan lintas budaya juga penting untuk melawan ujaran kebencian.
“Literasi keagamaan lintas budaya merupakan praktik sangat penting dalam mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerja sama antar budaya,” ujar Muhadjir.
Webinar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian yang jatuh setiap 18 Juni sesuai ketetapan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). “Melalui pemahaman lebih dalam tentang kepercayaan dan praktik keagamaan berbeda-beda, kita dapat membangun jembatan yang kokoh antar komunitas dan menciptakan dunia lebih harmonis,” jelas Muhadjir.
Sementara itu, Mantan Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Alwi Shihab menjelaskan, pendekatan efektif untuk mencegah ujaran kebencian adalah memberikan edukasi melalui ajaran agama yang benar.
Alwi mengatakan, pandangan agama yang berhaluan keras dan kaku telah menyebabkan derasnya arus pemikiran radikal yang mengarah bukan saja kepada intoleransi tapi juga terorisme. Dia pun mengungkapkan keprihatinannya atas fakta dari hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada 2018 lalu yang menunjukan, sebanyak 57 persen guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain.
“Data ini cukup mencemaskan mengingat guru berada di posisi strategis dan sangat penting dalam pembentukan nilai, pandangan serta perilaku siswa dan mahasiswa yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Senior Fellow Institut Leimena ini.
Berangkat dari realita tersebut, menurut Alwi, Institut Leimena telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 17 institusi termasuk Maarif Institute, Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, Masjid Istiqlal, dan kalangan universitas untuk mengadakan program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang telah meluluskan lebih dari 5.000 guru sekolah/madrasah/pesantren sejak diadakan dua tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
