REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa mayoritas organisasi Islam bahkan Kementerian Agama sepakat adanya tindakan tegas terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun.
Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan investigasi Ponpes ke pemerintah pusat. Untuk itu ia mempercayakan persoalan tersebut ditangani Menkopolhukam Mahfud MD.
"Kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas, adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," kata Haedar ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rabu (28/6/2023).
Ia berharap seluruh masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri lalu menjadi terpecah belah soal hal tersebut. Haedar percaya persoalan Al Zaytun akan bisa diselesaikan dengan tegas dan objektif.
Haedar juga mengimbau agar seluruh pandangan dan prosesi yang diyakini Al Zaytun untuk ditertibkan. Sehingga ekosistem yang ada menjadi pulih kembali dan menjadi pondok pesantren yang lazim dan mengajarkan ajaran agama Islam dengan benar berdasarkan Alquran dan sunnah nabi.
"Juga mengembangkan pandangan-pandangan yang tawassuth, moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan," ungkapnya.
"Jadi saya yakin polanya akan ketemu soal bagaimana detilnya kita serahkan," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
