REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Palestina yang juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, DR Ahmed Mohammed Omar al-Madani enggan menanggapi pernyataan pimpinan Ma'had Al Zaytun yang ingin agar Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurut Omar soal pernyataan Panji Gumilang tersebut adalah persoalan politik internal di dalam negeri Indonesia, sehingga menurutnya tak tepat bagi warga Palestina untuk menanggapinya.
"Saya kira pernyataan pimpinan Ma'had Al Zaytun itu persoalan internal politik di Indonesia. Tak pantas dan bagus bagi kami sebagai tamu di Indonesia ikut memberikan pernyataan. Apabila terkait langsung dengan Palestina atau Gaza, bagaimana bantuan Indonesia ke Palestina, maka kami akan memberikannya, saya bisa bicara, tapi ini tidak," kata Omar kepada Republika.co.id, Rabu (10/5/2023).
Sementara itu Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali, mengatakan dirinya tak kaget dengan pernyataan pimpinan Ma'had Al Zaytun, Panji Gumilang yang ingin agar Indonesia bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurutnya Panji Gumilang sudah seringkali mengeluarkan pernyataan dan tindakan yang kontroversi.
"Saya tidak aneh, apapun bisa terjadi (dengan Al Zaytun) bayangkan saja, dulu (ajaran Panji Gumilang di Al Zaytun) tidak pernah sholat kecuali ada tamu, lalu santrinya harus sholat hanya sampai tahun keempat setelah itu tidak, jadi hanya untuk menjebak. Sekarang dia mau bicara apa saja yang aneh-aneh mungkin, awalnya saja seperti itu. Mana ada dalam paham apalagi di pesantren salamnya seperti itu, lalu ingin buka diplomatik. Tapi kita ngga kaget," katanya.
Baca juga: 7 Daftar Kontroversi Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun yang tak Pernah Tersentuh
Kiai Athian mengatakan dalam investigasi FUUI pada tahun 2000an, memang tidak didapati bahwa adanya ajaran atau paham Yahudi di Ma'had Al Zaytun.
"Saya tak mau menduga-duga, hanya saya dulu sempat usulkan semestinya diambil alih saja. Saya usulkan sebaiknya dibicarakan MUI dan Kemenag," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika