REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Utara mendukung upaya pemerintah provinsi setempat dalam memenuhi hak-hak anak di tengah masyarakat.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag SulutBasri Saenongdi Manado, Senin, mengatakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak memerlukan perlindungan khusus yang menjadi kewenangan provinsi memangperlu dilakukan.
Untuk memenuhi hak-hak anak perlu koordinasi dengan instansi dan tokoh agama serta masyarakat.
Dia menjelaskan upaya pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara holistik dan integral dengan melibatkan semua pihak, antara lain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokohagama, dan tokoh masyarakat.
Ia mengatakan bahwa upaya tersebut tidak cukup melalui bicara di forum-forum rapat dan mimbar-mimbar publik.
"Sudah saatnya upaya pemenuhan hak dan perlindungan hak anak dilakukan secara holistik dan integral dengan melibatkan semua pihak lewat program nyata di tengah masyarakat sehingga langsung diketahui oleh masyarakat luas," ungkap Basri.
Ia mengatakan tentang perlunya penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga sehingga penyimpangan terhadap hak-hak anak dapat diminimalisasi.
"Mari terus kita perkuat nilai-nilai agama dalam keluarga sehingga penghargaan, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus Indonesia dapat dijamin demi kejayaan bangsa ini ke depan," kata dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulut Kartika Devi Tanos mengatakan sinergi semua lapisan masyarakat diperlukan sehingga hak-hak anak di daerah itu bisa dipenuhi secara baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
