Namun tidak semua pendidik dan sejarawan melihat logika dalam tanggapan tersebut. Misalnya profesor sejarah India kontemporer di Universitas Jawaharlal Nehru, Aditya Mukherjee yang bertanya-tanya bagaimana menghapus nama seperti Maulana Azad dapat mengurangi beban kerja siswa.
Apoorvanand berpendapat penghapusan ini mencerminkan pandangan nasionalis Hindu bahwa India adalah negara Hindu yang sempurna sebelum penguasa Muslim tiba, mendorong mereka untuk mempersingkat bab tentang diskriminasi kasta dan gender juga.
“Menurut pandangan nasionalis Hindu, India kuno tidak memiliki diskriminasi atau penganiayaan terhadap komunitas manapun,” kata Apoorvanand.
Buku teks baru juga menawarkan definisi demokrasi yang direvisi dengan penghapusan bab tentang perbedaan pendapat demokratis, gerakan protes, dan keragaman. Ajaran ini menekankan bagian penting dari demokrasi adalah meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa, kata Apoorvanand.
“Dan bukan itu cara pemerintah saat ini memahami demokrasi. Bagi mereka, demokrasi berakhir dengan memberikan suara,” kata dia.
Untuk saat ini, sekolah-sekolah di India sedang libur. Namun, lebih dari 250 juta anak akan belajar dari buku teks baru ketika mereka kembali dalam beberapa bulan.
Aditya Mukherjee mengatakan dampak dari penghapusan ini akan sangat luas karena banyak pemerintah negara bagian membuat model buku teks mereka mengikuti model federal. Selain itu, siswa yang mengikuti ujian masuk universitas perlu belajar dari buku pelajaran ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
