Atas perintahnya, pemerintah melarang anak perempuan hadir di ruang kelas. Himat mengatakan ada dua jenis kritik, yang satu merusak sistem dan yang lain membuat kritik korektif. 

“Islam memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk belajar, tapi hijab dan kurikulum harus diperhatikan,” kata Himat. 

“Kritik korektif harus diberikan dan emirat Islam harus memikirkan hal ini. Di mana tidak ada kritik, ada kemungkinan korupsi. Pendapat pribadi saya adalah bahwa anak perempuan harus mendapatkan pendidikan hingga tingkat universitas,” kata Himat. 

Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Nida Mohammad Nadim mengatakan pada Jumat bahwa ulama tidak boleh menentang kebijakan pemerintah.

Dia membuat pernyataan setelah ulama lain, Abdul Sami Al Ghaznawi, mengatakan kepada siswa di sebuah sekolah agama bahwa tidak ada konflik pendidikan anak perempuan.  

Al Ghaznawi mengatakan kitab suci Islam jelas bahwa pendidikan anak perempuan dapat diterima. Al Ghaznawi belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. 

Nadim tampaknya menargetkan Al Ghaznawi dengan menyebut "seorang ulama yang terhormat" di bagian atas pernyataan video yang dirilis di media sosial. 

“Kamu mendorong orang-orang untuk memberontak, jadi apa hasilnya?” kata Nadim. “Hasilnya adalah pemberontakan terhadap (larangan) ini diperbolehkan. Jika orang didorong untuk memberontak melawan sistem, apakah itu akan menguntungkan umat Islam?" 

Menteri tidak segera tersedia untuk dimintai komentar. Namun juru bicaranya, Hafiz Ziaullah Hashimi, membenarkan ucapan Nadim tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang mereka tuju atau alasan di baliknya. 

Sumber: alarabiya 

Ikuti Whatsapp Channel Republika