REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Arab Saudi mengutuk serangan Ramadhan oleh puluhan pemukim Yahudi militan di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Lebih dari 100 pemukim yang dijaga oleh pasukan keamanan Israel mengunjungi kompleks masjid pada Rabu pagi dan melakukan ritual doa, yang melanggar perjanjian akses antara Israel dan otoritas masjid.
"Tindakan seperti itu merusak upaya perdamaian dan melanggar prinsip dan norma internasional mengenai penghormatan terhadap kesucian agama," kata Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir dari Arab News, Kamis (30/3/2023).
Arab Saudi mendukung semua upaya yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk tujuan Palestina. Ini memungkinkan rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina merdeka di perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Direktur Masjid Al-Aqsa Sheikh Omar Al-Kiswani mengatakan serangan oleh elemen ekstremis Israel adalah provokasi yang disengaja terhadap Muslim yang datang ke masjid untuk berdoa dan beribadah.
Setelah ratusan ribu orang Israel turun ke jalan sebagai protes, Netanyahu menangguhkan reformasi untuk memungkinkan pembicaraan kompromi dengan oposisi, tetapi Presiden AS Joe Biden telah mendesaknya meninggalkan undang-undang sepenuhnya.
"Mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini, dan saya telah menjelaskannya. Semoga perdana menteri akan bertindak dengan cara yang dia coba untuk membuat kompromi yang tulus, tetapi itu masih harus dilihat. Saya harap mereka tidak lagi melakukannya," kata Biden.
Biden juga mengatakan dia tidak akan mempertimbangkan untuk mengundang pemimpin Israel ke Gedung Putih, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Tanggapan Netanyahu terhadap kritik itu menantang.
“Israel adalah negara berdaulat yang membuat keputusannya atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri," katanya.
Dalam penghinaan AS lebih lanjut, beberapa jam setelah Netanyahu mengatakan dia mengharapkan negaranya untuk segera bergabung dengan Program Pengabaian Visa AS, Departemen Luar Negeri mengatakan pada Rabu bahwa Israel belum memenuhi persyaratan kelayakan karena tidak mengizinkan jalan bebas bagi warga Palestina-Amerika di bandaranya dan ke Tepi Barat yang diduduki.
“Israel masih memiliki pekerjaan yang signifikan untuk diselesaikan pada garis waktu yang singkat untuk memenuhi semua persyaratan program," kata departemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
