REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan (BKKBN Kalsel) mengajak sejumlah instansi pemerintah maupun perusahaan swasta menjadi "Bapak Asuh Anak Stunting" (BAAS).
Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Kalsel, dr Lasma Uli Lumbantoruan di Banjarmasin, Jumat, mengatakan bahwa penanganan kasus stunting atau tengkes di Kalimatan Selatan harus melibatkan seluruh pihak terkait.
"Keterlibatan pihak terkait sangat penting sebagai upaya untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing," kata Lasma.
Lasma mengapresiasi program BAAS yang telah dijalankan pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan untuk mengatasi kasus stunting.
Lasma berharap program BAAS mampu mengoptimalkan Percepatan Penurunan Stunting di provinsi berjuluk "Bumi Lambung Mangkurat" tersebut.
Perwakilan BKKBN Kalsel mencatat pihak swasta pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terlibat program Bapak Asuh Anak Stunting masih belum maksimal.
Tercatat ada sebanyak 51 lembaga/perusahaan yang terdaftar sebagai BAAS, yaitu Kota Banjarmasin sebanyak dua instansi, Banjarbaru (15 instansi), Banjar (10 instansi), Tapin (tujuh instansi), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tujuh instansi), Kabupaten Hulu Sungai Utara (enam instansi), Balangan (satu instansi) dan Tabalong (lima instansi).
Sementara itu, beberapa kabupaten lain belum ada instansi yang terdaftar, seperti Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Barito Kuala.
Stunting atau tengkes merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh dan kembang pada anak yang disebabkan adanya masalah gizi dalam jangka panjang, yaitu sejak masa kehamilan sampai usia dua tahun (1.000 Hari Pertama Kehidupan).
BKKBN Kalsel telah menetapkan bentuk kontribusi terhadap program Bapak Asuh Anak Stunting, antara lain pemberian bantuan berdasarkan paket yang telah, barang yang diberikan sesuai dengan tujuan paket manfaat, tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada, tidak berbahaya, halal, dan lainnya.
Paket donasi tersebut bisa diberikan, yaitu pertama dari pemangku kepentingan secara langsung atau melalui pihak ketiga kepada kelompok sasaran.
Selain itu, bisa juga diberikan kepada pihak kedua yang dipercaya oleh pemangku kepentingan dan/atau telah teregister dalam sistem informasi BKKBN untuk mengelola donasi secara akuntabel berdasarkan proposal yang diajukan.
Donasi juga bisa diberikan melalui pihak ketiga, yaitu berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan wilayah yang memprioritaskan pemenuhan paket manfaat di wilayah dan dalam waktu tertentu, baik berupa barang maupun uang.
Bagi pemangku kepentingan yang ingin berperan serta terlibat dalam program Bapak Asuh Anak Stunting dapat melakukan registrasi dalam aplikasi Bapak Asuh Anak Stunting Info: www.bkkbn.go.id.
Hingga saat ini, pihak ketiga yang sudah teregister dalam program BAAS adalah Rumah Zakat dengan Nomor Rekening : BSI 5515555522 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia CP. Nur Lutfiana (085691910364) dan Dompet Duafa dengan Nomor Rekening : BCA 237.300.6343 a.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika CP. Lestari (081585393149).
Selain BAAS, BKKBN berupaya menurunkan stunting melalui program pendampingan keluarga yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader, dan tenaga PKK untuk menghilangkan faktor utama penyebab terjadinya stunting.
Dalam rangka mendukung program tersebut, diperlukan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan tambahan gizi ibu hamil, menyusui dan anak baduta.
Masyarakat pun dapat berperan dalam menurunkan angka stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
