REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin, ikut menyoroti kontroversi larangan menggunakan berjilbab bagi pramugari maskapai Garuda. Ia menilai, larangan berjilbab bagi pramugari bisa jadi bentuk islamofobia.
Ia mengingatkan, jangan sampai maskapai Garuda dilihat mengidap islamofobia karena menganggap jilbab sebagai masalah. Elly menekankan, larangan berjilbab bagi pramugari jadi pelanggaran hak beragama bagi seorang muslim.
Elly menerangkan, jilbab bagi seorang wanita muslim tidak cuma soal mode, tapi merupakan pakaian yang dapat menutup aurat untuk kemaslahatan perempuan dan masyarakat di manapun mereka berada. Hal itu tidak terkecuali di tempat kerja.
Menurut Elly, larangan mengenakan jilbab bagi pramugari ini akan terus memperoleh perhatian publik lantaran Garuda Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan, Garuda harus patuh terhadap Pancasila dan UUD 1945.
"Sebagai perusahaan negara, mestinya tunduk dan patuh terhadap Pancasila dan konstitusi yang melindungi hak beragama setiap warga negaranya," kata Elly kepada Republika, Selasa (7/2).
Terlebih, ia menuturkan, maskapai Garuda diketahui sedang dalam situasi sulit. Artinya, Garuda malah memerlukan dukungan dari semua elemen-elemen masyarakat untuk kembali bangkit, termasuk konsumen masyarakat muslim.
Maka itu, Elly menekankan, saat situasi keuangan perusahaan yang genting seperti itu jangan malah ditambah lagi aturan-aturan kontroversial semacam larangan berjilbab. Sebab, dikhawatirkan berdampak kepercayaan masyarakat yang hilang.
Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini berharap, Garuda segera merevisi larangan mengenakan jilbab bagi pramugari. Sebab, jilbab tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan bekerja, malah sudah menjadi tren busana di kancah internasional.
"Sehingga, tidak ada alasan untuk melarangnya," ujar Elly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika