REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan segera menggelar rapat untuk membahas pelaksanaan Muktamar Ke-8 DMI, yang akan digelar tahun ini. Sebab, pelaksanaan muktamar itu sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DMI, Imam Addaruqutni mengatakan, akan ada pertemuan lebih lanjut untuk menentukan waktu pasti pelaksanaan Muktamar Ke-8 DMI.

"Karena saat ini ada isu yang berhubungan dengan mendekatnya pemilu, keputusan DMI bahwa ini (muktamar) akan ditunda atau tidak, mungkin dalam waktu dekat akan ada rapat. Untuk membicarakan apakah itu akan dilaksanakan pascapemilu atau sebelum pemilu,” ujar Imam dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (2/2/2023).

Hal ini disampaikan Imam saat menghadiri seminar nasional yang digelar Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI) bertajuk 'Etika Politik dan Dakwah Islam' di Jakarta pada Rabu (1/2/2023). Dalam kesempatan ini, Imam juga menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk politisasi di tempat ibadah umat Islam.

Menurut Imam, masjid mestinya menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan. Karena itu, dia menolak segala bentuk kampanye politik di masjid, karena hanya untuk kepentingan suatu kelompok.

"Masjid itu dimaknai sebagai jami’, artinya tempat yang menyatukan, paling inklusif. Jadi, embel-embel primodialisme, perbedaan semua tidak ada. Karena itu, masjid harus didukung suatu wujud persatuan,” ucap Imam.

Imam juga sangat mendukung kegiatan P2MI yang mendorong peranan dakwah Islam berbasis masjid untuk mewujudkan pemilu yang damai. Dia pun mendorong agar sosialisasi anti-politisasi masjid seperti yang digelar P2MI itu dapat dimasifkan. Menurut dia, hal ini penting untuk menghindari politik identitas dan kepentingan kelompok di antara para jamaah.

"Saya kira yang dilakukan oleh P2MI ini kalau misal terus dibesarkan, tentu lebih bagus ini. Kalau perlu bertemu Presiden (untuk membahas perihal tersebut). Kalau enggak, kampanye soal isu-isu identitas, atau politik identitas juga menguat, maka ini harus dikuatkan lagi,” katanya.

Pada forum yang sama, Ketua DMI Jawa Barat, Ahmad Sidik mengatakan, pergantian ketua umum DMI harus mengikuti AD/ART organisasi yang telah ditetapkan. Saat ini, DMI dipimpin oleh Jusuf Kalla yang sudah dua periode menjabat. Pada periode selanjutnya, sesuai AD/ART, mantan wakil presiden Indonesia itu sudah tidak bisa mencalonkan diri.

"DMI Muktamar sudah diatur dalam AD/ART, lima tahun sekali ada penggantian kepengurusan. Pak JK dalam posisi sudah dua periode, diatur di AD/ART bahwa DMI itu hanya dua kesempatan," ujar Sidik.

Sidik pun menegaskan pentingnya regenerasi pimpinan pada DMI pusat. Menurut dia, hal ini untuk mewujudkan demokrasi dalam organisasi. “Saya berharap penggantian seorang pimpinan atau ketua DMI pusat seyogianya dijalankan sesuai dengan AD/ART. Jadi, saya berharap soal regenerasi itu satu keharusan di organisasi. Dan di demokrasi juga satu keharusan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika