REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor batal membongkar Plaza Bogor di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang direncanakan pada Februari 2023. Setelah mendengar aspirasi pedagang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Bogor, Plaza Bogor akan dibongkar setelah Hari Raya Idul Fitri 2023.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, diskusi dengan para pedagang dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terlebih, para pedagang ingin mendapat untung lebih saat Lebaran.
“Saya paham pedagang ingin mendapatkan untung lebih saat Lebaran. Karena itu, kami menerima aspirasinya dan akan menunda pembongkarannya sampai Lebaran,” kata Bima Arya, Rabu (1/2/2023).
Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan, bangunan Plaza Bogor dibangun pada 1990 dan mendapat renovasi pada 1994. Melihat kondisi tersebut dan melalui berbagai macam kajian, Plaza Bogor memang sudah harus direvitalisasi.
Apalagi, kata dia, Plaza Bogor sudah menimbulkan persoalan kemacetan dan sampah sehingga memang harus ada pengaturan ulang.
“Satu, membahayakan karena memang sudah terlalu lama, harus direvitalisasi. Kedua, harus diatur ulang kembali konsepnya, direncanakan tidak ada lagi pasar basah di pusat kota, karena nanti bertumpuk semua di tengah kota,” tegasnya.
Terkait relokasi pedagang, kata Bima Arya, saat ini ada banyak pilihan lokasi untuk pedagang. Tinggal bagaimana dikomunikasikan kembali. “Saya selalu berpesan kepada Pak Direktur Utama (Perumda Pasar) jangan memberatkan, sesuaikan dengan kemampuan semuanya, diatur supaya enak,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, mengapresiasi langkah yang diambil Pemkot Bogor. Lantaran mau mendengarkan keinginan dan aspirasi pedagang yang sudah disampaikan sejak 4,5 tahun lamanya.
“Ya ini proses yang panjang karena sudah sejak 4,5 tahun lalu wacana pembongkaran ini mencuat. Nah, saat akan dieksekusi tahun ini, kami DPRD mengapresiasi langkah Pemkot yang mau menunda hingga habis Lebaran nanti,” ujar Anita.
Dalam proses relokasi, Anita pun mengaku akan terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan pedagang. Ia akan terus mengawasi Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) agar terus berkomunikasi dengan pedagang agar proses dan teknis relokasi berjalan lancar.
“Jadi komunikasi harus terus berjalan, tidak diam saja. Pemkot dan pihak pasar harus membuka komunikasi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya agar tidak ada misinformasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
