Kamis 26 Jan 2023 16:20 WIB

Marginalisasi Umat Islam Dalih Islam Politik: Pelajaran dari Austria, Jerman, dan Prancis

Marginalisasi umat Islam tengah terjadi di sebagian negara Eropa

Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
Unjuk rasa aksi Islamofobia di Prancis (ilustrasi). Marginalisasi umat Islam tengah terjadi di sebagian negara Eropa termasuk di Austria, Jerman, dan Prancis.
Foto:

Di Jerman, ilmuwan politik mencatat bahwa gagasan "Islamisme legalistik" dikemukakan pertama kali oleh badan intelijen Jerman, yang pada dasarnya melihat semua bentuk "Islamisme" sebagai masalah. Salah satu buktinya adalah pasukan intelijen memasukkan asosiasi Muslim dalam laporan tahunan mereka. 

"Suatu kali, di Jerman, Anda sedang diawasi dan ini dipublikasikan, itu memiliki implikasi serius. Seperti misalnya, Anda tidak mendapatkan dana negara. Juga orang-orang akan menghindari bergabung dengan gerakan semacam itu, tidak mendapatkan pekerjaan dan beberapa orang dicabut kewarganegaraannya,” kata Hafez.  

Dia menambahkan bahwa penerapan dan penemuan Islamisme legalistik dan peran sentralnya dalam badan intelijen Jerman benar-benar menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga, yang lebih penting, mencoba menumpas aktivisme masyarakat sipil Muslim. 

"Jadi, pesan yang dikirim dari badan intelijen adalah: 'Lebih baik tidak mengatur. Dan jika Anda mengatur, mengatur sesuai aturan kami. Tapi jangan menjadi agen Muslim yang mengatur diri sendiri yang memiliki pemikiran independennya sendiri dan cara menangani masalah tertentu."

Kemudian di Prancis, Presiden Emmanuel Macron sebelumnya mengembangkan konsep "separatisme Islam" bersamaan dengan inisiatif untuk menciptakan "Islam Prancis" lokal. Tujuannya adalah sama dengan kedua negara lainnya. 

Hafez menekankan bahwa Prancis telah berusaha untuk mengendalikan populasi Muslimnya selama tiga dekade terakhir dan bahwa, dengan memperkenalkan rencananya untuk memerangi "separatisme Islam", pada Oktober 2020, Macron semakin meningkatkan sentimen anti-Muslim di negara tersebut. 

Misalnya saja kebijakan pemblokiran sistematis administrasi Macron, yang mencakup pembentukan 101 unit pemerintah di seluruh negeri untuk memantau Islam dan Muslim, memasukkan sekitar 25 ribu organisasi dan bisnis Muslim ke dalam daftar hitam di bawah pengawasan ketat, dan empat sekolah. Akibatnya, hampir 700 fasilitas dan perusahaan milik Muslim, termasuk 37 masjid dan 210 bisnis, terpaksa ditutup.

"Semua tindakan ini telah menimbulkan kerusakan besar yang dapat dirasakan di lapangan,” tegas Hafez.

 

 

 

Sumber: anadolu  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement