REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menargetkan pendirian Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) di 250 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menepis anggapan dan kekhawatiran BUMNU menjadi milik Menteri BUMN Erick Thohir.
“(BUMNU) ini bukan milik pribadi Erick Thohir dan ini bukan hubungan pribadi dengan Erick Thohir. Erick Thohir membantu, jelas wong dia juga Banser. Dia membantu menghubungkan kita dengan pihak-pihak yang relevan,” kata Gus Yahya, dalam acara silaturahmi dengan pengurus anak cabang dan ranting NU Cabang Jember dan Kencong, di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (10/1/2023).
Yahya berharap sebelum 7 Februari 2023, BUMNU bisa segera diresmikan. “Kita targetkan mudah-mudahan bisa berhasil dalam periode ini, insya Allah, kita kejar target 250 BUMNU di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut Yahya, BUMNU adalah kerja sama beberapa pihak. “Tapi kita bukan minta. Kita bagi hasil. Kalau Erick Thohir nggak jadi (presiden) ya nggak masalah. Urusannya bukan dengan Erick Thohir. Urusannya dengan badan-badan usaha yang jelas, dengan entitas bisnis yang jelas, dengan akad yang jelas. Dengan kontrak-kontrak yang jelas. Ini namanya kerja sama bermartabat. Kita ini bukannya ngemis,” katanya.
Yahya menegaskan, BUMNU adalah model bagi NU dalam menggunakan jaringan untuk mempengaruhi dinamika pasar yang strategis di masyarakat. “Maka BUMNU yang kita bikin sekarang ini adalah BUMNU toko pangan. Nanti dia menyediakan seperti grosir berbagai macam bahan pangan. Nah kalau NU bisa menyalurkan ini sampai kepada warga secara langsung, ini nanti akan memotong rantai pemasaran yang terlaly panjang,” ucap dia.
“Harga mulai dari produsen melalui BUMNU bisa langsung ke warga. Kita berharap dengan BUMNU ini, ranting-ranting NU bisa aktif menjadi jaringan pemasarannya. Misalnya warung-warung di kampung agar didorong agar kulakan di toko pangan milik BUMNU,” kata Yahya.
BUMNU nantinya akan diurus oleh tenaga profesional tanpa campur tangan dari pengurus NU setempat. “PCNU tidak usah ikut-ikut manajemennya. Tidak usah memaksa BUMNU harus menerima pegawai ini, tukang sapu itu. Tidak usah. Serahkan manajemen supaya profesional, sehingga jadi duit beneran,” lanjut Yahya.
“Mohon maaf tidak dari awal kita tidak serahkan ke PCNU Jember. Nanti malah gak jadi. Biar jadi dulu. Namanya juga pilot project. Proyek percontohan. Kalau jadi, kita aplikasikan yang sama ke tempat lain. Kepemilikannya, nanti NU akan punya banyak macam-macam usaha, karena ruang untuk itu luas sekali, dan kita bisa kreatif. Ada satu hal yang harus kita hindari jangan sampai usaha yang tadinya dibuat demi NU atau atas nama NU, di kemudian hari setelah berhasil, beralih tangan menjadi milik pribadi,” kata Yahya.
NU nantinya akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena punya saham. “Bagian dari keuntungan ini diperoleh dari mana? Struktur yang kita bikin sekarang untuk menghindari supaya (BUMNU) tidak jatuh menjadi milik pribadi. Kita bentuk koperasi yang anggotanya adalah pengurus dan warga NU. Kita buat terbuka. Jadi ada perkumpulan NU dan koperasi,” ungkap Yahya.
“Perkumpulan nanti dapat deviden atas nama perkumpulan dan koperasi dapat pembagian untung berdasarkan saham yang dimiliki. Sehingga tidak mungkin jatuh ke tangan pribadi,” sambungnya.
“Jangan khawatir. Kita bukan sekadar cari untung minta sana-sini. Bisnis ini. Keluar modal. PBNU ini investasi benar. Bukan sekadar minta sumbangan sana-sini. Soal sewa tanah (lokasi kantor BUMNU), duit berasal dari bisnis dengan keuntungan yang dibagi dengan jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kita berkongsi dengan sejumlah BUMN pangan, berkongsi dengan beberapa BUMN lain,” kata Yahya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika