REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemilihan Badan Keagamaan di Lebanon digelar pertama kalinya sejak 40 tahun lalu. Pemungutan suara dilakukan di enam wilayah di seluruh negeri, Ahad lalu.
Yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi pejabat tertinggi badan keagamaan Sunni Lebanon. Para mufti atau pakar Islam yang memenuhi syarat ini nantinya akan bertugas memberikan keputusan tentang masalah agama di Lebanon.
“Empat dekade terakhir telah melihat mufti republik menunjuk mufti regional, namun tahun ini memberikan kondisi yang tepat untuk mengadakan pemilihan,” kata Kepala komunikasi Dar al-Fatwa, Khaldoun Kawas, dilansir dari The New Arab, Selasa (20/12/2022).
Pemilihan, yang diminta oleh ulama Muslim Sunni paling senior negara bagian Mufti Agung Sheikh Abdul Latif Derian, berlangsung di Tripoli, Akkar, Zahle, Rashaya, Baalbeck-Hermel dan Hasbaya-Marjayoun. Tidak semua orang dapat memilih untuk pemilihan mufti. Direktorat Jenderal Wakaf Islam memutuskan siapa yang dapat mengikuti pemungutan suara.
Menurut L'Orient, mereka yang dapat memilih termasuk perdana menteri pejawat, mantan perdana menteri, anggota dewan tertinggi Islam, hakim hukum Sunni, presiden wakaf, imam, dan anggota Sunni dewan konstitusi.
Pegawai negeri kelas satu Sunni, anggota dewan kota Sunni dan tokoh Sunni yang dianggap sebagai bagian dari elite politik dan agama juga dapat memberikan suara mereka dalam pemilihan. Menurut pernyataan Dar al-Fatwa, Sheikh Mohammad Tarek Imam terpilih sebagai mufti Tripoli, Sheikh Zaid Mohammad Bakkar Zakaria terpilih sebagai mufti Akkar dan Sheikh Ali Ghazzaoui terpilih sebagai mufti Zahle.
Sheikh Wafic Hijazi terpilih sebagai mufti Rashaya, Sheikh Ayman Rifai terpilih sebagai mufti Baalbeck-Hermel dan Sheikh Hassan Dalleh terpilih sebagai mufti Hasbaya-Marjayoun.
National News Agency melaporkan Perdana Menteri sementara Najib Mikati meyakinkan tidak ada campur tangan politik dalam pemilihan, saat dia memberikan suaranya di kota asalnya Tripoli. Meskipun pemilihan mufti tampak sukses, Lebanon tidak beruntung di bidang politik.
Negara itu masih belum memilih presiden karena legislator Lebanon telah mencoba dan gagal menyetujui kepala negara baru beberapa kali sejak Michel Aoun menyelesaikan masa jabatannya. Kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan di negara yang sudah dilanda krisis, sekarang tanpa presiden selama hampir dua bulan, telah memperpanjang kebuntuan politik yang melumpuhkan negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika