REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka penanganan stunting. Tema yang diangkat pada agenda tersebut yakni 'Menahan Laju Stunting, Menekan Derita Anak Bangsa'.
MoU diteken Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di gedung PBNU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Budi mengatakan, program-program Kemenkes harus sampai ke masyarakat khususnya keluarga.
Di sisi lain, jaringan Kemenkes di tingkat paling bawah adalah Puskesmas yang jumlahnya hanya 10 ribu. Jumlah ini kurang karena setidaknya butuh 300 ribu jaringan yang dekat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menkes Budi menggunakan istilah bulkonah (bulat kotak panah) untuk merujuk pada jaringan yang perlu hadir di tengah masyarakat. "Kita nggak punya bulkonah sampai bawah," kata dia.
Budi mengatakan, NU memiliki jaringan hingga lapisan bawah masyarakat. Dengan jaringan tersebut, agenda-agenda kesehatan Kemenkes bisa sampai ke posyandu melalui jaringan bulkonah NU.
Terkait posyandu, dia menyadari, posyandu memang bukan resmi milik pemerintan tetapi harus diberdayakan supaya agenda kesehatan pemerintah sampai ke seluruh penduduk Indonesia.
"Dulu posyandu hanya mengurus ibu dan bayi. Nanti kita geser agar juga mengurus anak remaja, dewasa, bapak, ibu, sampai lansia. Tetapi dengan pendekatan posyandu ke keluarga," ujarnya.
Budi menambahkan, kehadiran program kesehatan pemerintah ke lapisan terbawah masyarakat melalui jaringan NU bertujuan menjaga agar masyarakat sehat, bukan menyembuhkan.
Dia mengingatkan, menjaga agar masyarakat hidup sehat itu lebih murah ketimbang menyembuhkan.
"Kerja sama ini panjang, tidak pendek. Inginnya saya nanti selain stunting, imunisasi, juga kesehatan jiwa, diabetes, dan lainnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
