REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Polisi Malaysia telah mengeluarkan 1.301 izin secara nasional untuk ceramah politik selama masa kampanye pemilihan umum ke-15 (GE15). Polisi akan menindak ceramah-ceramah politik yang tidak berizin yang juga ditemukan di beberapa tempat.

Direktur operasi GE15 Royal Malaysia Police (PDRM) Datuk Seri Hazani Ghazali mengatakan 334 izin dikeluarkan di Sabah, diikuti oleh Sarawak (215), Selangor (119), Kedah (107), Perak (102), Johor ( 86), Pahang (81), Negeri Sembilan (72), Kelantan (57), Penang (45), Melaka (35), Perlis (17), Kuala Lumpur (11) dan Terengganu (10). Kemudian, ceramah-ceramah politik yang tak berizin ditemukan di Kedah, dua di Perak dan satu di Pahang.

Hazani melanjutkan pelanggaran terkait GE15 di Johor, ditemukan seorang pria lokal ditangkap karena membakar bendera partai politik di Jalan Penyiaran 2, Taman Universiti Skudai dan sedang diselidiki berdasarkan Bagian 435 KUHP karena melakukan kerusakan dengan api. 

Pelanggaran kedua di Selangor melibatkan seorang pria lokal yang meminta 2.500 ringgit Malaysia (Rp 8,3 juta) sebagai uang perlindungan untuk mendirikan tenda atau berkampanye di sekitar Petaling Jaya. “Tersangka juga mengancam bahwa jika mereka tidak membayar, dia akan membawa kaki tangannya untuk membuat masalah. Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Bagian 385 KUHP tentang pemerasan," katanya dilansir dari Bernama, Kamis (10/11/2022).

Dia mengatakan kasus ketiga terjadi di Penang, dengan seorang pria ditahan karena dicurigai meninju mata kanan pria lain saat dia sedang mengibarkan bendera Barisan Nasional di daerah Seberang Perai Tengah.

“Tersangka memarahi korban dan sempat terjadi adu mulut sebelum korban dipukul tetangga sebelah, yang mengancam akan menelepon komplotannya,” ujar Hazani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika