REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI–Seorang ulama Iran yang berpengaruh, Mohammad Javad Hajj Ali Akbari menyerukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang terkait dengan kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi baru-baru ini. Seruan ini lantaran para pendemo menyerukan kejatuhan para pemimpin negara itu.
“Keamanan kami adalah hak istimewa kami yang khas. Rakyat Iran menuntut hukuman terberat bagi para perusuh barbar ini,” katanya dilansir dari Arab News, Jumat (30/9/2022).
“Masyarakat ingin kematian Mahsa Amini dibuat terang agar musuh tidak bisa memanfaatkan kejadian ini,"tambahnya.
Amini (22 tahun) dari kota Kurdi Iran Saqez, ditangkap bulan ini di Teheran karena “pakaian yang tidak sesuai” oleh polisi moral yang menegakkan aturan berpakaian ketat Republik Iran untuk wanita.
Kematiannya telah menyebabkan demonstrasi besar pertama oposisi di jalan-jalan Iran sejak pihak berwenang menangani protes terhadap kenaikan harga bensin pada tahun 2019. Demonstrasi dengan cepat berkembang menjadi pemberontakan populer melawan pendirian ulama.
Amnesty International mengatakan bahwa tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi sejauh ini telah menyebabkan kematian sedikitnya 52 orang, dengan ratusan lainnya terluka. Amnesty mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memperoleh salinan dokumen resmi yang mencatat bahwa Markas Besar Angkatan Bersenjata mengeluarkan perintah kepada komandan di semua provinsi untuk "menghadapi keras" pengunjuk rasa yang digambarkan sebagai "pengacau dan anti-revolusioner."
Meskipun jumlah korban tewas meningkat dan tindakan keras oleh pihak berwenang, video yang diposting di Twitter menunjukkan demonstran menyerukan jatuhnya lembaga ulama.
Akun Twitter aktivis 1500tasvir, yang memiliki lebih dari 150.000 pengikut, memposting video yang dikatakan menunjukkan protes di kota-kota termasuk Ahvaz di Barat Daya, Mashhad di Timur Laut dan Zahedan di Tenggara. Di mana orang dikatakan menyerang kantor polisi.
Sementara itu, Iran menolak kritik atas serangan rudal dan pesawat tak berawaknya pada hari Rabu di wilayah Kurdistan Irak di mana kelompok pemberontak bersenjata Kurdi bermarkas. Amerika Serikat menyebutnya “pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Irak.”
"Iran telah berulang kali meminta pejabat pemerintah pusat Irak dan otoritas regional untuk mencegah kegiatan kelompok separatis dan teroris yang aktif melawan Republik Islam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani kepada media pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika