REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peran strategis berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat wilayah pesisir.
Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama secara daring, Jumat (2/9/2022).
Pertama, Ma'ruf mendorong agar Serikat Nelayan NU membangun kerja sama dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam hal kesejahteraan nelayan.
Menurutnya, kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut akan membuat program/kegiatan yang ditetapkan berjalan lebih optimal.
"Kedua, buat program/kegiatan dengan melibatkan nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan," kata Ma'ruf.
Dia menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat yang ideal dan berkelanjutan adalah jika masyarakat penerima program, merasa dilibatkan dalam program tersebut.
Jika program tersebut melibatkan nelayan maka penghidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan nelayan juga akan meningkat.
Ketiga, Ma'ruf mendorong agar nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan.
Salah satunya, dia mendorong dibentuknya usaha kecil menengah koperasi (UKMK) yang juga telah dilakukan kelompok petani kelapa sawit,
"Saya harapkan dapat juga dikembangkan lebih luas oleh kelompok nelayan. Kegiatan ekonomi bersama/kolektif melalui koperasi ini sejatinya mencirikan semangat juang kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan," kata dia.
Lalu keempat, Ma'ruf mendorong nelayan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.
Sedangkan, kelima dengan meningkatkan kapasitas SDM nelayan melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, serta pengetahuan dan teknologi tentang penangkapan dan pengolahan ikan.
Ma'ruf menilai kelima langkah itu penting untuk mengatasi belum imbangnya kesejahteraan nelayan dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia.
Ma'ruf mengatakan, potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar yakni dengan luas perairan mencapai 6,4 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang 108 ribu km.
Serta total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun, dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun, belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan.
Salah satu yang paling tampak, kata Ma'ruf, data menunjukkan tingginya angka kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.
"Yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah, mayoritas kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir," katanya.
Ma'ruf menjelaskan, dari target Pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada tahun 2022, sebanyak 69,3 persen atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir.
Jumlahnya kata Ma'ruf, sama dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa.
"Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika