REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Cendekiawan Muslim, Prof Din Syamsuddin, mengatakan, kehidupan bangsa yang ditandai aneka masalah dewasa ini memerlukan penanganan serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan yang terjadi sekarang ada yang bersifat kultural dan ada yang bersifat struktural.
"Kerusakan kultural ditandai melemah bahkan memudarnya nilai etika dan moral di kalangan sebagian warga bangsa, yakni merebaknya buta aksara moral (moral illiteracy) yang menjangkiti kaum terpelajar. Mereka berpendidikan dan berpangkat tinggi tapi mereka gagal membaca nilai-nilai moral," kata Prof Din melalui pesan tertulis kepada Republika, Senin (22/8/2022).
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menjelaskan, buta aksara moral ini sangat berbahaya jika menjangkiti para pemangku amanat. Mereka akan melanggar sumpah jabatan, mengabaikan amanat, bahkan berkhianat terhadap amanat rakyat. Mereka mengejar jabatan tapi kemudian memanfaatkan jabatan guna menumpuk kekayaan.
Prof Din menerangkan, gejala demikian akan semakin berbahaya jika menimpa aparat penegak hukum. Mereka akan tega melanggar hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang demi mengamankan diri dari pelanggaran hukum, ataupun demi kepentingan politik tertentu.
"Pada sisi lain, Indonesia juga mengalami kerusakan struktural berupa penyimpangan sistematis dari konstitusi negara dan falsafah bangsa. Penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, tapi menjadikan keduanya sebagai tameng dan alat pemukul lawan politik dengan tuduhan anti Pancasila," ujar Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).
Prof Din mengatakan, dua gatra kerusakan nasional tersebut, kultural dan struktural, saling berkelindan dan telah menciptakan lingkaran setan dalam kehidupan bangsa dan negara. Kerusakan ini jika dibiarkan maka tidak mustahil akan meruntuhkan sendi-sendi negara bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
"Maka wis wayahe untuk dilakukan penyelamatan dan perbaikan radikal, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara ke akar radix atau akarnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara pada 18 Agustus 1945," jelas Prof Din.
Prof Din mengatakan, dalam kaitan itu, Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa yang berjasa dan berperan besar dalam penegakan negara, harus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kerusakan dan pengrusakan. Muhammadiyah yang telah berjasa dan berperan besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dituntut untuk terus berperan mengawal bangsa dan negara dengan meningkatkan amar makruf nahi munkar.
Hal ini disampaikan Prof Din pada Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok, Sleman pada Ahad 21 Agustus 2022. Pengajian ini mengambil tempat di Aula SD Muhammadiyah Condong Catur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika