REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pihak berwenang Israel telah menutup semua penyeberangan ke Jalur Gaza, memutus akses untuk truk bahan bakar yang memasok satu-satunya pembangkit listrik di wilayah yang terkepung di Gaza. Pembangkit listrik satu-satunya di Gaza itu harus ditutup dalam waktu 48 jam jika penguatan blokade yang diberlakukan Israel di Jalur ini tidak segera berakhir.
Hal ini diingatkan para Pejabat Palestina, pada Kamis (4/8/2022), ketika ketegangan perbatasan memanas kembali, setelah Israel melakukan penangkapan seorang pemimpin militan Palestina. Pihak berwenang Israel telah menutup semua penyeberangan ke Gaza, memutus akses untuk truk bahan bakar yang memasok pabrik dan pembangkit.
Langkah ini dilakukan Israel, karena kekhawatiran akan adanya serangan pembalasan, setelah Israel melakukan penangkapan Bassam Al-Saadi, seorang pemimpin senior kelompok Jihad Islam Palestina pada hari Senin lalu. Pembatasan tersebut merupakan intensifikasi pengepungan yang telah dilakukan sejak 2007.
Blokade ini memiliki dampak serius pada standar hidup bagi penduduk Gaza yang miskin. Padahal kelompok-kelompok hak asasi manusia sudah mengecam langkah Israel ini, sebagai bentuk hukuman kolektif ilegal. Karena wilayah Gaza, Palestina selama ini sudah menghadapi pemadaman listrik, yang membuat mereka hanya bisa menggunakan listrik 10 jam listrik per hari.
Kemudian dengan blokade ini, penduduk Gaza kembali akan menghadapi pemadaman lebih lanjut jika pembangkit listrik itu berhenti beroperasi. Akibatnya akan meninggalkan satu-satunya sumber daya eksternal daerah kantong itu dengan pasokan harian 120 megawatt yang berasal dari Israel.
"Itu akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari lebih dari dua juta orang dan layanan vital," kata Mohammad Thabit, dari perusahaan distribusi listrik Gaza, dilansir Al Araby, Kamis (4/8/2022).
Selain menghentikan pengangkutan barang dan bantuan ke Gaza, blokade Israel yang memasuki hari ketiga pada hari Kamis, juga telah mencegah pekerja menyeberang ke Israel. Warga di pihak Israel sendiri telah mengeluhkan pembatasan pergerakan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika