Sejak awal 2022, parlemen telah membahas rancangan undang-undang berjudul "RUU Perlindungan," yang telah diperingatkan kelompok-kelompok hak asasi manusia akan memberikan tingkat data yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada layanan keamanan dan organisasi seperti Korps Pengawal Revolusi Islam.
Mereka juga dituduh ingin memutus akses warga Iran dari internet global dengan memperlambat kecepatan internet saat menggunakan situs web dan jejaring sosial internasional.
Penolakan terhadap RUU tersebut menyebabkan lebih dari satu juta warga Iran menandatangani petisi online yang mendesak para pejabat tinggi untuk mengakhiri proyek ini.
Namun, sementara RUU kontroversial belum disahkan, banyak yang melihat pembatasan Pencarian Aman yang baru sebagai bagian dari serangan yang sama terhadap kebebasan internet di Iran.
"Fitur Google ini sangat bagus, dan orang tua harus menyadari hal ini untuk melindungi anak-anak mereka dari konten berbahaya," kata seorang aktivis politik, yang tidak ingin namanya disebutkan.
"Saya tidak ragu tentang ini, tetapi masalahnya di sini adalah bahwa opsi ini telah dipaksakan secara paksa di internet orang-orang tanpa persetujuan mereka dan juga pada semua orang Iran, bukan hanya anak-anak," tambahnya.
Dia mengatakan kepada MEE bahwa aturan baru berarti "masa depan yang gelap" untuk internet di Iran.
"Sementara saya sebelumnya berpikir Republik Islam tidak akan mengambil risiko kerusakan besar pada basis pendukung sosialnya, saya pikir sekarang mereka bersedia untuk melangkah lebih jauh dengan rencana pembatasan internet global karena mereka berpikir akses tanpa batas ke internet lebih besar adalah risiko bagi mereka," katanya.
Baca juga: Wapres Kiai Ma'ruf Amin: Nanti Penduduk Surga Kebanyakan Bangsa Indonesia
Bahkan hutan memiliki aturan rmasuk mereka yang ingin melihat pembatasan internet melangkah lebih jauh, telah membela penerapan kebijakan ini. Mereka membelanya dengan alasan bahwa internet yang tidak diatur dapat berpotensi berbahaya bagi warga Iran biasa.
Juru bicara Komisi Kebudayaan Parlemen, Majid Nasirayi, menggunakan metafora yang rumit untuk membenarkan dukungannya terhadap aturan tersebut.
“Lihatlah alam, bahkan hutan pun memiliki aturannya sendiri. Singa tidak pernah mengambil posisi jerapah, dan jerapah juga tidak mengambil tempat singa. Ketika alam memiliki aturan, mengapa kita tidak memiliki aturan?," katanya kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
