REPUBLIKA.CO.ID, MANHATTAN– Para pengunjuk rasa dari komunitas Uighur telah menuntut PBB merilis laporannya tentang apa yang mereka sebut sebagai genosida yang sedang berlangsung terhadap minoritas Muslim China Uighur. Mereka juga menuduh badan dunia itu mengizinkan Beijing untuk menutup laporan tersebut.
Berkemah di luar markas besar PBB di tengah kota Manhattan pada Selasa (26/7/2022), sekelompok pengunjuk rasa mengangkat tinggi-tinggi plakat yang menuntut rilis laporan dan pengakuan Turkistan Timur sebagai negara merdeka.
“Anda melihat pemerintah China lolos dari genosida. Dalam banyak hal, kegagalan PBB untuk melawan ini atau bahkan membuat pernyataan substansial menunjukkan keterlibatan PBB," kata Perdana Menteri Salih Hudayar dari Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan dilansir dari Middle East Eye, Rabu (27/7/2022).
Pemerintahan Turkistan Timur di Pengasingan (ETGE) didirikan di Washington DC sebagai pemerintah resmi di pengasingan pada 2004. Mereka mendorong sebuah negara merdeka di Barat Laut China, yang secara resmi dikenal sebagai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Hudayar menyebut nama itu ironis mengingat "otonomi" yang mereka alami adalah "kolonisasi, asimilasi, dan genosida."
Anggota ETGE mewakili lebih dari selusin organisasi berbeda dari antara diaspora Uighur dan Turkistan Timur, menurut situs web mereka.
ETGE dan wilayah yang diklaimnya tidak diakui oleh Amerika Serikat, tetapi Washington telah berulang kali mengkritik perlakuan Ciina terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya. Mereka bahkan sampai menyebutnya sebagai genosida pada 2021.
Laporan menunjukkan bahwa sekitar satu juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir, dalam apa yang disebut pemerintah China sebagai “kamp pendidikan ulang” yang menurut Beijing adalah tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme.
Uighur menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, termasuk sholat, puasa, berpantang dari alkohol, menumbuhkan janggut, atau mengenakan pakaian Islami. Mereka telah ditahan pihak berwenang dan dipaksa untuk mematuhi prinsip-prinsip Partai Komunis.
Pemerintah China menolak tuduhan itu sebagai kebohongan paling tidak masuk akal abad ini. Termasuk juga penghinaan keterlaluan terhadap rakyat China, dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengunjungi China pada Mei tahun ini, tetapi sejauh ini tidak ada laporan yang dirilis tentang situasi di Xinjiang, di mana 12 juta orang Uighur tinggal
Hudayar mengatakan PBB telah memberikan jaminan bahwa laporan itu akan dirilis sebelum akhir masa jabatan Bachelet, yang berakhir pada 31 Agustus 2022. ETGE mendorong PBB untuk melakukan penyelidikan skala penuh yang tidak pernah terwujud.
Ketika ditanya tentang tanggal rilis laporan tersebut, Kantor Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan kepada Middle East Eye, "Sayangnya, sementara kami belum memiliki tanggal pasti untuk peluncuran laporan tersebut, Komisaris Tinggi telah berkomitmen untuk melepaskannya sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus."
Pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah China menekan PBB untuk mencegah penerbitan laporan tersebut.
“Selama beberapa tahun terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat diam atau benar-benar diam, mengabaikan genosida China yang sedang berlangsung,” kata Hudayar kepada MEE, menambahkan bahwa tidak ada satu pun resolusi tentang penderitaan Uighur yang telah disampaikan di PBB.
“Ini adalah sesuatu yang perlu segera terjadi. Bahkan jika itu diveto oleh China, fakta bahwa itu dibawa ke agenda Dewan Keamanan (PBB)," katanya.
ETGE mengatakan bahwa karena berbagai “alasan politik”, bahkan Amerika Serikat serta negara-negara lain tidak mau menempatkan bobotnya di belakang masalah di PBB.
Hudayar lahir di China barat dan melarikan diri sebagai pengungsi politik bersama keluarganya ketika dia berusia tujuh tahun dan menetap di negara bagian Oklahoma.
Sebagai orang dewasa, dia menjalani karier singkat dengan militer Amerika Serikat. Terakhir kali dia melakukan kontak dengan kerabat di Xinjiang adalah pada 2017.
Dia membantu mendirikan Gerakan Kebangkitan Nasional Turkistan Timur, yang melobi pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak atas masalah Uighur. Kelompok advokasi mengklaim lobi mereka mengarah pada pengesahan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur pada tahun 2020, selama kepresidenan Donald Trump.
Tapi semua ini tidak cukup, menurut Hudayar. “Ini adalah kenyataan dari semua yang dilakukan China sebagaimana didefinisikan di bawah Konvensi Genosida PBB,” kata Hudayar.
"Pada tingkat ini, jika hal-hal terus seperti ini, tidak akan ada cara bagi orang-orang kita untuk hidup dalam beberapa dekade mendatang," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika