Selasa 14 Jun 2022 14:42 WIB

Partai Tunisia Ingatkan Pemerintah tidak Hapus Nilai Islam dari Konstitusi

Ennahdha adalah kekuatan dominan dalam politik Tunisia setelah revolusi 2011.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Ani Nursalikah
Presiden Tunisia Kais Saied. Partai Tunisia Ingatkan Pemerintah tidak Hapus Nilai Islam dari Konstitusi
Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
Presiden Tunisia Kais Saied. Partai Tunisia Ingatkan Pemerintah tidak Hapus Nilai Islam dari Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Partai berhaluan Islam di Tunisia, Ennahdha memperingatkan pemerintah agar tidak menghilangkan nilai Islam dalam konstitusi baru yang akan dibawa ke referendum bulan depan. 

Konstitusi baru adalah inti dari rencana reformasi oleh Presiden Kais Saied, yang Juli lalu memecat pemerintah dan membekukan parlemen, sebelum kemudian membubarkan badan legislatif. Ennahdha adalah partai terbesar parlemen dan pemain kunci dalam pemerintahan yang diberhentikan dalam perebutan kekuasaan presiden.

Baca Juga

Seorang ahli hukum yang ditugasi menulis ulang konstitusi 2014 mengatakan pekan lalu bahwa dia akan memberi Saied rancangan yang melucuti referensi agama apa pun, untuk lebih melemahkan pengaruh partai-partai Islam. Dilansir dari The New Arab, Senin (13/6/2022), Sadeq Belaid mengatakan itu termasuk menghapus pasal pertama, yang mengatakan Tunisia adalah "negara yang bebas, merdeka dan berdaulat, Islam adalah agamanya dan bahasa Arab adalah bahasanya." 

"Jika Anda menggunakan agama untuk terlibat dalam ekstremisme politik, kami tidak akan mengizinkannya," katanya.

 

Dalam sebuah pernyataan, Ennahdha memperingatkan upaya untuk menyerang prinsip-prinsip dasar rakyat, identitas Arab dan Islam, dan sifat sipil negara. Ennahdha adalah kekuatan dominan dalam politik Tunisia setelah revolusi 2011 negara itu, yang menggulingkan diktator lama Zine El Abidine Ben Ali dan menggerakkan Musim Semi Arab.

Konstitusi 2014 dipandang sebagai kompromi antara Ennahdha dan saingan sekulernya. Rancangan baru, yang akan disampaikan kepada rakyat pada 25 Juli, peringatan perebutan kekuasaan Saied belum diterbitkan tetapi diharapkan dapat meningkatkan kekuasaan presiden vis-a-vis parlemen.

Pasal satu dari konstitusi 2014 juga muncul dalam konstitusi pertama Tunisia pada 1959, setelah kemerdekaannya dari Prancis. Ennahdha pada hari Senin memperingatkan agar tidak meninjau kembali pertanyaan yang diselesaikan oleh orang-orang sejak kemerdekaan. Ia juga menyesalkan segala upaya yang disebutnya berbahaya untuk menggunakan isu-isu ini melawan para oposisi. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement