REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah gencar mengupayakan peningkatan inklusi keuangan khususnya bagi kalangan pelajar dan santri sebagaimana tertuang dalam Perpres 114 Tahun 2020. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 yang diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan akses terhadap layanan keuangan formal.
Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, meningkat 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) gencar mendorong dan melakukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi/literasi keuangan secara masif dan menyasar berbagai kelompok masyarakat prioritas untuk memangkas kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan.
Tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03% (OJK, 2019), sementara itu literasi keuangan syariah lebih rendah yakni hanya 20,1% (BI, 2021).
Berangkat dari hal tersebut, Sekretariat DNKI memfasilitasi sosialisasi/edukasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pesantren Asshiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo mengatakan edukasi inklusi keuangan di pesantren ini merupakan implementasi Perpres 114 Tahun 2020 tentang Inklusi Keuangan. "Pa Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) sebagai ketua harian. Ada 26 kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan. Segmennya yang utama adalah anak-anak muda melenial," kata Erdiriyo usai memberi Sosialisasi/Edukasi Percepatan Inklusi Keuangan Jumat (3/6/2022).
Pada kesempatan tersebut, Erdiriyo menjelaskan poin penting rencana kolaborasi dari para mitra sebagai bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan. “Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan, untuk itu literasi keuangan yang baik menjadi bekal masa depan bagi santri/pelajar,” kata Erdiriyo.
Generasi muda juga diharapkan dapat menjadi entrepreuner sebab saat ini rasio kewirausahaan kita masih rendah, yakni sebesar 3,47% dari total populasi yang didominasi oleh pelaku usaha di usia 25-34 tahun.Ditengah era digital ini, generasi muda yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi diharapkan dapat memanfaatkan talenta digitalnya. Para santri dan santriwati yang mayoritas merupakan gen-z mempunyai potensi partisipasi di era digital antara lain sebagai digital talent, pelaku usaha digital dan potensi pasar produk dalam negeri.
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia. Dengan jumlah 37 ribu pesantren dan lebih dari 4,2 juta santri di Indonesia, peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan. Terlebih terdapat sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.
Oleh karena itu, DNKI menggandeng Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam mensosialisasikan inklusi keuangan syariah secara nasional di pondok pesantren.
Sekretaris Jenderal DPP MDI Masa Bhakti 2022-2027 DR Gunawan Hidayat berharap pesanren lebih proaktif karena pemerintah dan BUMN telah memberikan karpet merah. "Jadi pesantren bisa segera berkolaborasi apa yang bisa dikoneksikan menjadi ekosistem. Nah, MDI satu bagian dari kolaborasi ini supaya pesantren jadi satu ekosistem,"kata Gunawan.
Melalui kolaborasi ini, lanjut Gunawan, minimal pondok pesantren bisa memenuhi rantai pasok di internal pesantrennya. Setelah berkembang di internal pesantren maka usaha tesebut akan keluar ke lingkungan sekitar bisa menjadi usaha yang profesional. "Minimal pesantren bisa belajar dari internalnya dulu," ujar Gunawan.
Setelah sosialisasi inklusi keuangan di Pesantren Asshiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta, menurut Gunawan, kegiatan serupa akan dilaksanakan di pesantren lainnya. "Terutama pesantren di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa untuk mempercepat tumbuhnya pengusaha-pengusaha muda terutama dari kalangan pesantren dan kelompok agama," kata Gunawan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Kebon Jeruk, Jakarta KH Bahaudin menyambut baik sosialisasi/edukasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DNKI. “Edukasi bagi santri menjadi tanggung jawab kita semua, kami berharap kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan mitra keuangan inklusif dapat berdampak positif pada Pondok Pesantren dan lebih dari 20 alumni yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Kegiatan FGD ini juga disertai dengan kerja sama Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren Assiddiqiyah Jakartaoleh Bulog, Baznas, Jamkrindo, Bank BSI, Pegadaian Syariah, Bank BJB, Bank BJB Syariah, LPDB KUMKM, Askrindo Syariah, Alami Fintek Sharia, dan Baqoel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika