Rabu 16 Mar 2022 11:07 WIB

Ketok Palu, Pengadilan di India Putuskan Jilbab tak Wajib

Pengadilan di India membuat putusan bahwa jilbab tak wajib.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Muhammad Hafil
Ketok Palu, Pengadilan di India Putuskan Jilbab tak Wajib. Foto: Ilustrasi palu hakim
Foto: EPA
Ketok Palu, Pengadilan di India Putuskan Jilbab tak Wajib. Foto: Ilustrasi palu hakim

REPUBLIKA.CO.ID,BENGALURU -- Pengadilan tinggi (HC) Karnataka memutuskan pada Selasa (15/3/2022) bahwa mengenakan jilbab bukanlah praktik agama Islam yang esensial, dan menjunjung tinggi perintah pemerintah negara bagian tentang seragam di lembaga pendidikan. Kemudian juga menolak sejumlah petisi yang mengatakan tidak diizinkan mengenakan jilbab di kelas melanggar hak-hak dasar. 

"Apa pun agamanya, apa pun yang dinyatakan dalam kitab suci, tidak menjadi wajib secara keseluruhan. Begitulah konsep praktik keagamaan yang esensial diciptakan," sebut putusan HC, dilansir dari laman Times of India pada Rabu (16/3).

Baca Juga

Aturan penghapusan jilbab telah menjadi titik nyala ketegangan agama di negara bagian dan telah menyebar di bagian lain negara itu. Keputusan tersebut disebut mendukung semangat keseragaman yang dipromosikan oleh aturan berpakaian atau seragam sekolah dan perguruan tinggi.

Sebuah bangku penuh tiga hakim Ketua Ritu Raj Awasthi, Hakim Krishna S Dixi dan Hakim JM Khazi menolak permohonan bahwa larangan tersebut melanggar hak yang dijamin oleh Konstitusi berdasarkan Pasal 14 (kesetaraan), 15 (tidak ada diskriminasi atas keyakinan), 19 (kebebasan berbicara dan berekspresi), 21 (perlindungan hidup dan kebebasan pribadi) dan 25 (kebebasan beragama). Ini menolak petisi yang diajukan oleh mahasiswa dari Udupi, Kundapur dan Bengaluru dan juga beberapa Public Interest Litigation (PIL) yang telah memicu debat nasional.

 

Keributan dimulai pada Desember ketika Sekolah Tinggi PU untuk Putri Pemerintah di Udupi melarang siswa mengenakan jilbab dari kelas, yang kemudian memicu protes. Pada 5 Februari, pemerintah negara bagian mengeluarkan surat edaran yang meminta siswa untuk mengenakan seragam yang ditentukan oleh komite pengembangan sekolah atau perguruan tinggi negara bagian atau sekolah.

Pengadilan memutuskan dalam keputusannya setebal 129 halaman. Kemudian menyatakan bahwa aturan  seragam sekolah adalah pembatasan yang masuk akal, secara konstitusional diizinkan di mana siswa tidak dapat menolaknya.

Putusan tersebut sesuai dengan perintah sementara HC pada 10 Februari, hari pertama persidangan dalam kasus tersebut. Itu melarang siswa mengenakan selendang kunyit (obhagwa), syal, jilbab, bendera agama atau sejenisnya di ruang kelas sekolah dan perguruan tinggi.

Sumber:

https://m.timesofindia.com/india/hijab-not-essential-to-islam-says-karnataka-hc-upholds-ban/articleshow/90238675.cms

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement